MEDIA NUCA – Rancangan Undang-Undang Daerah Khususan Jakarta (RUU DKJ) telah disetujui menjadi RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada, Selasa (05/12/2023) yang lalu.
Salah satu ketentuan dalam Dalam draf RUU DKJ itu mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur DKJ nantinya ditunjuk langsung oleh presiden dengan mempertimbangkan usulan DPRD dan bisa menjabat kembali untuk satu periode berikutnya selama lima tahun.
Ketentuan terkait penunjukan tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
“Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD,” demikian bunyi Pasal 10 ayat (2) RUU DKJ.
Menurut pemberitaan, hal ini diduga memiliki kaitan dengan rencana Jokowi menjadikan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai gubernur Jakarta.
“Peluang itu sangat terbuka, mengingat Kaesang saat ini Ketua Umum PSI. Karena itu sangat logis bila nantinya PSI mengusung Kaesang dalam Pilkada Jakarta,” ucap pengamat politik Jamiluddin Ritonga, Selasa (07/11/2023).
Sebelumnya, Kaesang digadang-gadang ikut Pilkada Kota Depok untuk menjadi calon wali kota, namun gagal.
Peluang Kaesang maju di Pilkada DKI pun semakin terbuka lebar bila Pilkada serentak yang awalnya dijadwalkan 27 November 2024, dimajukan ke bulan September 2024, sebab saat itu Presiden Jokowi masih dalam masa jabatan aktif sebagai presiden dan bisa langsung menunjuk putranya itu sebagai gubernur DKJ sesuai Draf RUU itu.
Jadi, apabila putusan MK yang kontroversial itu diduga “disiapkan” untuk Gibran, maka RUU DKJ adalah “jatah” Kaesang.
Artinya seluruh posisi strategis pemerintahan disiapkan untuk keluarga Jokowi dengan memobilisasi semua perangkat negara dan “silaturahmi” lembaga-lembaga negara.
