MEDIA NUCA โ Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie, memberikan dukungannya terhadap hak angket yang diajukan oleh PDI Perjuangan.
Dalam komentarnya, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa hak angket adalah langkah yang sah untuk memberikan ruang terkait kekecewaan publik.
โJadi soal angket ini, ya kita santai aja lah, karena ini adalah kita harus beri ruang bagaimana kemarahan dan kekecewaan di ruang publik pindah dari jalanan ke ruang sidang,โ ujar Jimly Asshiddiqie dalam podcast di channel YouTube Deddy Corbuzier.
Menurutnya, memberikan kesempatan untuk membahas isu-isu kontroversial di ruang sidang, baik di DPR untuk forum politik atau di Mahkamah Konstitusi untuk forum hukum, adalah cara yang lebih baik daripada membiarkan kekecewaan berujung pada demonstrasi di jalanan.
โSaya mempersilakan menggunakan hak angket agar publik tidak melakukan kekecewaan di jalanan, seperti demo dan tindakan yang dapat merugikan kesehatan masyarakat,โ tambahnya.
Jimly Asshiddiqie juga mengingatkan pada awal mula pemilihan secara langsung pada Pemilu 2024. Menariknya, dia membagikan pengalaman ketika Mahkamah Konstitusi pertama kali menangani perselisihan hasil pemilu pada tahun 2004.
โSaya mau mengingatkan dulu tahun 2004 pertama kali kita Pilpres pertama secara langsung, dan kedua MK baru pertama kali menangani perselisihan hasil Pemilu, karena berdirinya pada tahun 2003, saya menjadi ketuanya,โ cerita Jimly Asshiddiqie.
Jimly juga mengingat momen ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa menang dalam quick count dan real count, mendapatkan suara yang jauh lebih banyak dari rivalnya.
Hal ini menunjukkan sejarah penting Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pemilu sejak awal pembentukannya.
Dengan dukungan dari tokoh sekaliber Jimly Asshiddiqie, hak angket PDI Perjuangan diharapkan dapat menjadi wadah konstruktif untuk mengeksplorasi dan menyelesaikan isu-isu yang memerlukan perhatian publik.(AD)
