MEDIA NUCA – Realisasi janji kampanye Prabowo-Gibran masih dijajaki.
Setelah Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto melakukan uji coba “makan siang gratis” di sekolah-sekolah di Jawa Barat pada (29/2) lalu, kini Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, mengusulkan agar pendanaan program makan siang gratis menggunakan bantuan operasional sekolah (BOS) spesifik atau afirmatif.
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah alokasi dana dari pemerintah untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
Dana ini juga bisa digunakan untuk biaya operasional seperti gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti buku, kertas, alat tulis kantor, dan keperluan lain seperti biaya listrik, air dan perawatan gedung sekolah.
Selain Dana BOS Reguler, pemerintah juga memberikan Dana BOS Afirmatif bagi sekolah-sekolah di daerah tertinggal.
Dana BOS ini bertujuan untuk membantu peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Saat ini diketahui bahwa besaran Dana BOS Reguler bergantung pada jumlah siswa. Semakin banyak siswa, maka makin besar jumlah dana BOS yang diterima sekolah, vice versa.
Menurut data yang diterima dari Forum Serikat Guru Indonesia (FSG) rerata besaran dana BOS untuk setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut.
Jenjang PAUD sebesar Rp 700 ribu/siswa/tahun
Jenjang SD sebesar Rp 900 ribu/siswa/tahun
Jenjang SMP sebesar Rp 1,1 juta/siswa/tahun
Jenjang SMA sebesar Rp 1,5 juta/siswa/tahun
Jenjang SMK sebesar Rp 1,6 juta/siswa/tahun
Jenjang SLB sebesar Rp 3,5 juta/siswa/tahun
Persoalannya, anggaran untuk makan siang gratis lebih gemuk daripada anggaran untuk Dana BOS saat ini.
Diketahui, total uang negara yang dialokasikan untuk Dana BOS saat ini adalah sebesar Rp 59,08 T/tahun, sementara anggaran makan siang gratis mencapai Rp 450T/tahun.
“Jadi tidak mungkin Dana BOS yang saat ini digelontorkan akan digunakan untuk membiayai maksi gratis, karena itu berarti menghentikan layanan pendidikan,” tegas FSGI.
FSGI lantas mendorong pemerintahan yang baru untuk melakukan kajian akademik serius sebelum mengambil keputusan itu.
