MEDIA NUCA โ Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan surat edaran yang mengatur perihal langkah-langkah penghematan anggaran belanja perjalanan dinas kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran 2024.
Surat Edaran bernomor S-1023/MK.02/2024 ini ditujukan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, para Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian serta para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024.
โAgar K/L melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas sebagaimana arahan presiden,โ kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, pada Senin (11/11/2024).
Dalam surat yang berisi tujuh poin perihal penghematan anggaran tersebut, Sri Mulyani meminta agar para menteri atau pimpinan lembaga meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapain target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga terkait.
Besaran pengematan yang diminta Menteri Keuangan adalah minimal 50% dari sisa pagu belanja perjalanan dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat tersebut ditetapkan.ย
Penghematan tersebut dikecualikan untuk dua hal, yaitu belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, serta belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.
Gebrakan Prabowo tersebut sebelumnya mendapat apresiasi dari eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD. Mahfud menilai, terobosan tersebut membuka kembali harapan kita bagi semangat pemberantasan korupsi di era kepemimpinan Prabowo.
