MEDIA NUCA – Presiden Jokowidodo telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Pandjaitan untuk memimpin upaya penanganan polusi udara di Jabodetabek.
Menjelaskan upaya konkret penanganan polusi udara ini, Luhut Saat di Istana Negara, pada Jumat, 1 Agustus 2023, membeberkan tindakan seperti pengadaan hujan buatan, percepatan penggunaan listrik, uji emisi kendaraan, uji emisi kendaraan, pembuatan mist generator, hingga penghentian operasi PLTU batu bara di tempat industri.
Menanggapi itu, Juru Kampanye Walhi M. Aminullah mengkritik sejumlah langkah yang akan dilakukan Luhut, terutama soal kendaraan listrik dan uji emisi.
“Luhut sangat egois, untuk membersihkan udara Jakarta harus merusak lingkungan di wilayah lain untuk menunjang kendaraan listrik,” kata Amin, Sabtu (02/09/2023).
Amin mengkritik bahwa kendaraan listrik tidak ramah lingkungan, karena dari hulu, tambang-tambang nikel untuk kendaraan listrik sudah merusak lingkungan, menciptakan konflik masyarakat, dan menghilangkan ruang hidup masyarakat seperti di Sulawesi dan Maluku.
Sementara itu, perihal “uji emisi”, Amin berpendapat bahwa polusi udara adalah masalah struktural yang tidak bisa solusinya hanya bersifat individu seperti uji emisi.
Menurut Amin, pemerintah harusnya mencari tahu alasan di balik mengapa masyarakat tidak mau menggunakan transportasi publik, misalnya, merasa belum aman, nyaman dan dirasa tidak terjangkau, oleh karena itu, masyarakat menggunakan kendaraan pribadi.
“Lagi pula tidak etis ada sanksi tilang padahal masyarakat tidak punya pilihan, kecuali ada insentif ya, misal yang tidak lolos uji tilang diberi insentif atau subsidi untuk naik kendaraan umum,” tutur dia.
Amin juga berpendapat bahwa pajak kendaraan harusnya bisa dipakai untuk insentif atau subsidi pengguna angkutan umum.
Lepas dari kritik itu, ia juga mengapresiasi beberapa langkah yang dilakukan Luhut seperti suntik mati PLTU batu bara untuk mengatasi polusi udara.
Ini menurutnya sesuai dengan apa yang di harapkan masyarakat, meskipun sebetulnya hal ini sudah lama disuarakan dan baru dilakukan oleh pemerintah sekarang.
