MEDIA NUCA – Sejumlah besar masyarakat saat ini percaya bahwa Joko Widodo (Jokowi) tengah membangun dinasti politik saat ini.
Kenyataan itu terungkap melalui hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 29 Oktober – 5 November 2023 terhadap 2400 responden yang berusia 17 tahun arau lebih.
Sampel sebanyak 2400 responden dipilih secara acak dari populasi tersebut.
Indikator terhadap keyakinan itu gamblang. Saat ini anak Jokowi, Gibran Rakabuming menjadi walikota Surakarta, menantunya, Bobby Nasution, menjadi walikota Medan, dan anak bungsunya, Kaesang Pangarep, baru-baru diangkat menjadi ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah baru dua hari bergabung ke partai itu.
“Sebanyak 37 persen menjawab ‘tahu’ dan 63 persen menjawab ‘tidak tahu’. Dari yang tahu, 68 persen menyatakan percaya pandangan bahwa Jokowi sedang membangun politik dinasti. Dari yang tahu itu juga, 75 persen menyatakan tidak suka presiden Jokowi membangun politik dinasti,” ujar Saiful Mujani dalam keterangannya Kamis, (16/11/2023).
Saiful menjelaskan bahwa politik dinasti politik ialah pewarisan kekuasaan berdasarkan hubungan darah. Kata kuncinya ialah salah seorang di antara pelaku mesti sedang berkuasa sehingga memiliki sumber daya untuk melakukan praktik itu.
“Dalam hubungan ini, ada pihak yang ingin mendapatkan kekuasaan dan di pihak lain ada yang sedang berkuasa,” jelasnya.
Menurut Saiful, politik dinasti tidak terjadi andai kata tidak ada pihak yang sedang berkuasa.
Jadi, seseorang bisa menjadi pejabat publik seperti gubernur dan bupati, dapat dikatakan punya karakteristik dinasti apabila ia memeroleh kekuasaan atau jabatan tersebut terkait dengan pihak yang sedang berkuasa.
“Di mana pihak yang sedang berkuasa itu memiliki hubungan darah dengan yang sedang mencari kekuasaan tersebut,” katanya.
Saiful juga membedakan sistem politik dinasti dalam konteks kerajaan dengan dinasti politik dalam sistem demokrasi.
Dalam sistem kerajaan, pemimpin ditunjuk langsung oleh sang raja tanpa melalui voting. Sebaliknya, dalam demokrasi, seseorang menjadi pejabat publik melalui pemilihan umum.
Praktik politik dinasti bisa menyusup ke dalam sistem demokrasi apabila terdapat unsur hubungan darah dalam proses-prosesnya.
“Karena itu, dalam demokrasi, di mana seseorang menduduki jabatan melalui pemilihan umum bisa masuk dalam praktik politik dinasti apabila dalam prosesnya ada unsur hubungan darah antara yang sedang berkuasa dengan yang sedang mencari jabatan tersebut,” jelasnya.
