MEDIA NUCA โ Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mewakili pemerintah Indonesia, secara aktif berpartisipasi dalam pertemuan Tingkat Menteri (PTM) International Public-Private Partnership for Energy Transition Finance (IPEF).
Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari PTM ke-2 IPEF yang diselenggarakan secara virtual pada Jumat (30/6/2023), dengan tujuan mendorong kerjasama global dalam tiga pilar utama, yaitu Rantai Pasok, Energi Bersih, dan Ekonomi Adil.
Pada pertemuan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan apresiasinya terhadap perkembangan positif dalam perundingan IPEF dan menekankan pentingnya kolaborasi antara anggota IPEF untuk mencapai tujuan ambisius Amerika Serikat (AS) dalam menyelesaikan perundingan pada Pilar III (Energi Bersih) dan Pilar IV (Ekonomi Adil).
Menko Airlangga juga menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi bagian penting dalam rantai pasok global, terutama dalam produk mineral (critical mineral), serta mendukung visi AS dalam menciptakan standar yang tinggi di seluruh pilar IPEF.
Pertemuan ini membahas secara rinci target penyelesaian Pilar II (Rantai Pasok), Pilar III (Energi Bersih), dan Pilar IV (Ekonomi Adil), serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai manfaat nyata dari setiap pilar tersebut. Secretary of Commerce AS, Gina Raimondo, dalam sesi pembukaan, menyampaikan bahwa pemerintah AS memiliki target untuk menyelesaikan perjanjian pada Pilar III dan IV, yang direncanakan akan diluncurkan pada PTM IPEF di San Francisco pada bulan November 2023.
Secretary Raimondo juga mengusulkan sejumlah langkah yang dapat disepakati bersama, antara lain investment forum, Project Preparation, dan climate fund untuk Pilar III, serta program bantuan teknis dan capacity building untuk Pilar IV.
Pada kesempatan ini, Pemerintah AS melalui US International Development Finance Corporation (US DFC) telah menyetujui dana sebesar USD 300 juta untuk membiayai proyek infrastruktur berkelanjutan dan memobilisasi USD 900 juta dalam modal ekuitas untuk diinvestasikan ke negara-negara anggota IPEF, sesuai dengan perjanjian pada Pilar III.
Seluruh negara anggota IPEF menyatakan dukungan mereka terhadap pengembangan kerangka investasi untuk mencapai Ekonomi Bersih. Beberapa negara juga menekankan pentingnya keuangan dan pembiayaan yang terjangkau untuk mempercepat proses transisi energi. Singapura, misalnya, menyoroti pentingnya kerja sama dengan sektor swasta dalam memperbesar Climate Fund dan mendorong inovasi untuk menghadapi tantangan iklim.
Selain itu, beberapa negara anggota IPEF juga menggarisbawahi perlunya pengembangan kapasitas dan pelatihan keterampilan baru, terutama bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dalam menghadapi perubahan menuju Ekonomi Bersih.
Menteri Perdagangan dan Industri India, Piyush Goyal, mengapresiasi upaya AS dan negara-negara anggota IPEF lainnya dalam skema dan inisiatif pembiayaan yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim. Namun, Menteri Goyal juga mengingatkan bahwa standar persyaratan pembiayaan saat ini masih terlalu tinggi. Sebagai solusi, ia menyarankan agar skema pembiayaan yang bersifat low-cost atau no-cost menjadi prioritas, guna mengurangi ketergantungan pada sektor swasta di antara negara-negara anggota IPEF.
Indonesia dan India juga menyoroti pentingnya pembiayaan proyek-proyek energi bersih yang terjangkau dalam Pilar III IPEF. Malaysia menyampaikan pentingnya akuntabilitas sektor swasta dalam pembiayaan proyek energi bersih.
Dalam konteks sektor kritis, Australia dan India meminta IPEF untuk memulai penyusunan Terms of Reference (ToR) untuk Supply Chain Works Council, agar aktivitas sektor kritis dapat segera dimulai.
Secara keseluruhan, negara-negara anggota IPEF menyatakan dukungan mereka terhadap proyeksi bantuan teknis, forum investasi, peningkatan keterampilan, jaringan kerja, dan pengembangan kapasitas di masa mendatang, sebagai langkah nyata untuk mencapai hasil yang positif dengan cepat.
Menutup pertemuan, Secretary Raimondo kembali menegaskan komitmen AS dalam mewujudkan IPEF, pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam kerjasama ini, serta mengapresiasi kontribusi dan komitmen negara-negara anggota IPEF selama proses perundingan.
Turut mendampingi Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut adalah Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Edi Prio Pambudi, yang bertindak sebagai Chief Negotiator Indonesia untuk IPEF. Dengan kerjasama yang erat antara negara-negara anggota IPEF, diharapkan dapat terwujud sinergi yang efektif dalam mencapai tujuan bersama dalam menciptakan rantai pasok global yang berkelanjutan, energi bersih, dan ekonomi yang adil bagi seluruh pihak. (AD)
