MEDIA NUCA โ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO) telah menggelar Kick Off Workshop Survei Kerja Layak di Sektor Perikanan Indonesia.
Acara ini berlangsung pada Selasa, (5/12/2023), di Hotel Aone Jakarta, Jalan K.H. Wachid Hasyim, Kebon Sirih, Jakarta.
Dalam wawancara eksklusif, humas BRIN menyampaikan bahwa kondisi nelayan di Indonesia mengalami perbaikan berkat kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Ketenagakerjaan.
Meskipun demikian, tantangan besar masih dihadapi, terutama terkait keterbatasan skill nelayan dan kendala ekonomi.
Sebagai negara agraris dengan 2,36 juta orang yang bekerja sebagai nelayan pada tahun 2021, Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan di kalangan petani.
Meskipun sumber daya melimpah, kebanyakan nelayan Indonesia adalah kelompok kecil dan miskin, yang tercermin dari dominasi kapal kecil di perairan Indonesia.
BRIN dan ILO melihat perlunya kebijakan komprehensif untuk memutus mata rantai kemiskinan dan menyediakan pekerjaan yang layak bagi nelayan. Kick Off Workshop Survei Kerja Layak di Sektor Perikanan menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi permasalahan kunci dan merumuskan solusi yang efektif.
Menurut humas BRIN, banyak nelayan di Indonesia terbatas dalam keahlian tangkap, sehingga mereka terpaksa bekerja di laut sebagai anak buah kapal (ABK) meski dengan skill yang minim. Mereka belajar langsung dari senior mereka di laut, tetapi sering kali tidak memahami aturan-aturan, termasuk dalam hal penghasilan.
Salah satu tantangan besar adalah transparansi dalam pembayaran gaji dan bagi hasil. Dalam beberapa skema pembayaran, gaji kadang-kadang dipotong untuk biaya makan, dan bagi hasil seringkali tidak transparan. Hal ini membuat para pekerja tidak mengetahui berapa yang sebenarnya mereka dapatkan dari hasil tangkapan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpastian di kalangan nelayan.
Dalam upayanya untuk mengatasi permasalahan ini, BRIN berharap bahwa survei kerja layak yang dilakukan bersama ILO dapat memberikan data yang akurat dan mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan pekerja di sektor perikanan.
Dengan dukungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan upaya koordinasi antara pemerintah dan ILO, diharapkan pekerjaan di sektor perikanan Indonesia dapat menjadi lebih dinamis dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja laut.(AD)
