MEDIA NUCA – Beberapa hari lalu, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
RUU DKJ sontak ramai lantaran memuat pasal yang mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta akan diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden, bukan melalui pemilihan umum.
Mengenai itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memberikan beberapa catatan pribadinya atas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) atas usulan atau inisiatif DPR RI itu.
Ahok mengatakan bahwa ia lebih suka pemilihan secara langsung. Ahok menilai demokrasi memberi keadilan bahwa siapa pun bisa mengajukan diri dan gagasan untuk memimpin Jakarta melalui pemilu, termasuk dirinya pada periode 2012-2017.
“Jika saat itu tidak ada proses pemilihan langsung, tidak mungkin Pak Jokowi dan saya maju, dan ada kesempatan terpilih,” katanya saat dihubungi, Jumat (08/12/2023).
Sementara itu, terkait usulan Majelis Suku Betawi yang menginginkan Gubernur atau Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta nanti berasal dari putra asli Betawi, Ahok enggan berkomentar. Ia hanya menekankan baha demokrasi mengedepankan kompetensi, bukan kesukuan.
“Demokrasi harus berdasarkan meritokrasi, bukan SARA.”
Sebelumnya, Ketua Bidang Regulasi Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi Zainuddin alias Haji Oding menantang debat kepada mereka yang mengkritik usulannya soal gubernur ditunjuk presiden di RUU DKJ. Usulan itu ia ungkapkan pada 9 November 2023 saat diundang oleh Badan Legislasi DPR RI untuk membahas RUU DKJ.
Oleh Baleg DPR, usulan tersebut diakomodir dan dimasukkan dalam RUU DKJ yang Selasa lalu disahkan sebagai RUU inisiatif DPR. Keputusan itu bahkan membuat terkejut kalangan legislator di DKI Jakarta.
