MEDIA NUCA โ Sebuah video beredar luas yang menampilkan seorang warga diwawancarai oleh seorang wartawan terkait praktik pemberian uang terkait Pemilihan Legislatif (Pileg) mendatang.
Video berdurasi dua menit dua puluh lima detik itu memperlihatkan seorang pria dari kampung Mera, Desa Pong Ruan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dalam rekaman tersebut, pria tersebut mengungkapkan bahwa ada oknum yang mendatangi mereka di malam hari untuk menawarkan uang sebagai imbalan untuk memilih caleg tertentu dari partai Perindo pada Pileg mendatang.
Meskipun oknum tersebut menawarkan uang sebesar seratus ribu rupiah per kepala, pria tersebut dengan tegas menolak tawaran tersebut karena takut.
Tindakan seperti ini secara tegas dilarang oleh hukum pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau pemberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta pemilu dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000 (24 Juta).
Fransiskus Poge, seorang warga Desa Golo Tolang, Kecamatan Kota Komba Utara, menjadi salah satu saksi yang mengungkap modus operandi seorang caleg bernama Florensia Parera.
Menurut Fransiskus, ada orang yang mengaku sebagai tim dari caleg tersebut dan menawarkan uang sebesar Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk satu suara.
โSaya tidak menerimanya. Setelah itu dia langsung pergi,โ ungkap Fransiskus.
Fransiskus berharap agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum dapat segera merespons dan bertindak cepat untuk menangani seluruh oknum yang terlibat dalam praktik ini.
Menurutnya, tindakan seperti ini menciderai demokrasi dan harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan adanya bukti video dan keterangan saksi dari Fransiskus, diharapkan pihak berwajib dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap dan menghentikan praktik-praktik yang merugikan integritas pemilu.
Warga Desa Pong Ruan dan sekitarnya berharap agar Pileg mendatang dapat berjalan dengan jujur dan adil tanpa adanya campur tangan atau manipulasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.(AD)
