MEDIA NUCA โ Dalam Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diselenggarakan pada Jumat (22/3/2024), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pencapaian keuangan inklusif di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.
Menurutnya, hal ini merupakan hasil dari kerja sama yang kuat antara Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia, OJK, serta mitra pembangunan pemerintah.
Peningkatan ini tercermin dalam capaian tiga indikator utama keuangan inklusif, yaitu jangkauan akses, penggunaan produk keuangan, dan kualitas, yang semuanya mengalami peningkatan yang signifikan.
Saat ini, tercatat sudah ada 53,9 juta rekening pelajar, 150,7 juta akun uang elektronik, dan 30 juta merchant QRIS. Program jaminan sosial juga telah memberikan dampak yang signifikan dengan 1,11 juta penyaluran Kartu Prakerja dan pembiayaan bersubsidi kepada 4,64 juta debitur KUR.
Tidak hanya itu, upaya untuk menjangkau masyarakat di pedesaan juga terus diperkuat dengan hadirnya 1,18 juta agen Laku Pandai dan 932 ribu agen Layanan Keuangan Digital.
Meskipun tingkat inklusi keuangan telah mencapai target secara nasional, pemerintah menyadari bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi ke depannya.
Salah satu tantangan tersebut adalah pengurangan kesenjangan antara tingkat inklusi keuangan dengan tingkat literasi. Disamping itu, peningkatan literasi digital, perlindungan konsumen, serta penyediaan data keuangan inklusif menjadi fokus pemerintah dalam langkah-langkah mendukung keuangan inklusif yang berkelanjutan.
Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan penajaman strategi nasional keuangan inklusif dengan target mencapai tingkat keuangan inklusif sebesar 90% dan kepemilikan akun sebesar 80% pada tahun 2024.
Langkah-langkah ini juga terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 dengan target yang lebih ambisius.
Menko Airlangga menambahkan bahwa pemerintah, dengan melibatkan industri sektor keuangan dan mitra pembangunan, telah merumuskan berbagai inisiatif program khususnya yang menyasar kelompok masyarakat yang belum terlayani oleh keuangan formal.
Hal ini sesuai dengan target inklusi keuangan yang telah ditetapkan oleh Presiden sebagai Ketua DNKI.
Selain menetapkan target-target inklusi keuangan, pemerintah juga tengah merumuskan Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.
Ini menjadi momentum penting dalam penguatan kelembagaan DNKI serta optimalisasi koordinasi antara pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan literasi keuangan.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting termasuk Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Badan Pusat Statistika, Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan berbagai pejabat terkait lainnya.
Keberhasilan ini menjadi momentum penting dalam menggerakkan arah keuangan inklusif di Indonesia untuk masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(AD)
