MEDIA NUCA โ Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengumumkan aturan baru yang mengatur mutasi ASN di seluruh wilayah Indonesia.
Aturan ini, yang tertera dalam surat Mendagri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ, menegaskan pentingnya kepastian karir bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Salah satu poin utama aturan tersebut adalah kewajiban bagi ASN untuk selalu siap dimutasi kapan pun diperlukan. Meskipun terdengar menuntut, tujuan dari aturan ini sebenarnya sangat baik.
Mutasi diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan karir para ASN, dengan memindahkan mereka ke posisi yang lebih sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan.
Mendagri Tito Karnavian, beberapa hari yang lalu, telah mengeluarkan aturan terbaru ini sebagai langkah untuk menegakkan kedisiplinan dalam pengelolaan ASN.
Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi para ASN di seluruh Indonesia.
Namun, aturan mutasi ASN ini juga memiliki konteks khusus. Diterbitkan dalam rangka menyambut Pilkada tahun 2024, aturan ini juga berfungsi sebagai pembatas bagi para kepala daerah untuk tidak melakukan mutasi ASN sembarangan di daerahnya masing-masing.
Para kepala daerah tidak lagi memiliki kewenangan sepenuhnya dalam hal ini.
Aturan tersebut memberikan sanksi tegas bagi kepala daerah yang tetap melakukan mutasi ASN tanpa memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan.
Sesuai dengan Pasal 71 ayat 5 UU No 10 Tahun 2016, sanksi yang diberikan adalah pembatalan pencalonan kepala daerah petahana sebagai calon peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dengan demikian, aturan ini tidak hanya mengatur mutasi ASN, tetapi juga memastikan kedisiplinan dan keadilan dalam pengelolaan ASN di seluruh wilayah Indonesia, terutama dalam konteks dinamika politik lokal yang terjadi menjelang Pilkada tahun 2024.(AD)
