MEDIA NUCA – Dua minggu terakhir publik diramaikan dengan isu peretasan Pusat Data Nasional (PDN) oleh sebuah kelompok malware yang menyerang sistem data bernama Brain Chiper pada Kamis, (20/7/2024) lalu.
Kecolongan objek vital dan strategis nasional yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) itu pun menuai kritik luas publik soal profesionalitas Kementerian terkait.
Sasaran kritik publik tertuju pada lemahnya keamanan siber negara dan sistem perekrutan SDM keamanan siber sebagaimana juga disampaikan oleh Brain Chiper dalam pernyataan terbuka mereka.
“Kami harap serangan kami membuat pemerintah sadar bahwa mereka perlu meningkatkan keamanan siber mereka, terutama merekrut SDM keamanan siber yang kompeten,” tulis kelompok itu dalam situs resmi mereka pada, Selasa (2/7/2024).
Terkait ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara. Jokowi menyebut pentingnya data nasional di-back up dan bahwa kecolongan data tidak hanya terjadi di negara kita, sebagaimana menjawab isu melemahnya rupiah di hadapan Dollar AS juga disebut Jokowi tidak hanya terjadi pada Indonesia.
“Di-back up data nasional kita, agar kalau ada kejadian kita gak terkaget kaget. Ini terjadi di negara lain, bukan kita saja,” kata Jokowi usai meresmikan pabrik batrei kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu (3/7/2024).
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menanggapi protes publik yang mendesak Menkominfo, Budi Arie Setiadi, untuk mundur dari jabatannya menyusul blunder-blunder yang terjadi dalam kelembagaan yang ia pimpin. Jokowi hanya memberi pernyataan singkat bahwa semuanya sudah dievaluasi.
“Semuanya sudah dievaluasi,” kata Jokowi.
Terkait data nasional yang diretas, malware terkait pada hari Selasa (2/7/2024) berjanji akan memberikan kunci secara gratis kepada pemerintah Indonesia untuk mengakses kembali data tersebut pada hari Rabu, tanpa menyebut spesifik tanggalnya.
Pihak Brain Chiper berjanji tidak lagi meminta uang tebusan senilai US$ 8 juta seperti sebelumnya.
Namun demikian, pakar Keamanan Siber dan Forensik Digital, Alfons Tanujaya mengingatkan pemerintah untuk mengecek kembali keaslian unggahan tersebut dan agar tidak mudah percaya para malware peretas yang teridentifikasi sebagai non-state actor ini.
“Cuma hati-hati, jangan mudah dikelabui janji palsu juga. Dia bilang Rabu, cuma Rabunya itu yang mana, apakah benar besok atau Rabu tahun-tahun selanjutnya. Dia enggak ngasih tanggal kan. Kalau ada tanggalnya, baru kita percaya dia akan merilisnya,” ucap Alfons, Selasa (2/7/2024).
