MEDIA NUCA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pentingnya penyelesaian penggunaan tanah dalam kawasan hutan untuk mendukung tata kelola sawit yang baik.
Hal ini disampaikan dalam acara Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi Baru Terbarukan (LIKE) 2 pada Jumat (9/08).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyerahkan sejumlah Surat Keputusan (SK) penting kepada penerima manfaat. Di antaranya, SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 43.100 hektare dan SK Hutan Sosial (Hutsos) seluas sekitar 1.085.276 hektare.
Tak hanya itu, hutan adat seluas 15.879 hektare juga diserahkan kepada masyarakat hukum adat, serta area Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan total 37.000 hektare.
“Realisasi dana PSR telah mencapai Rp9,6 triliun untuk 154.886 pekebun atau setara dengan 344.792 hektare hingga Juni 2024. Dana yang diterima pekebun akan ditingkatkan dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per hektare, dengan harapan produktivitas dapat meningkat menjadi 24 ton TBS per hektare,” ujar Menko Airlangga.
Pekebun sawit di lahan TORA kini dapat mengajukan dana PSR melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022.
Sementara pekebun di lahan Hutsos masih menunggu penyempurnaan regulasi untuk mendapatkan dana tersebut.Dalam upaya meningkatkan tata kelola sawit, pemerintah juga sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) mengenai Strategi dan Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (Sanas-KSB) tahun 2025-2029, menggantikan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019.
“Penerima TORA dan SK Hutsos memerlukan pendampingan dari aspek bisnis melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk Kementerian LHK, Kementerian Desa, BUMN, dan sektor perbankan. Ke depan, integrasi berbasis desa dan skala regional yang lebih besar akan meningkatkan kapasitas dan bisnis masyarakat,” tambah Menko Airlangga.
Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ketua Komisi Yudisial, serta sejumlah Duta Besar Negara Sahabat. (AD)
