MEDIA NUCA – Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD melalui akun Instagram resminya mengapresiasi arahan-arahan Presiden Prabowo yang masih memberi harapan bagi kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
“Sampai saat ini arahan-arahan dan sikap Presiden Prabowo untuk kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masih memberi harapan,” tulis Mahfud dalam unggahannya, pada Minggu (3/2/2024).
Mantan cawapres Ganjar Pranowo tersebut menyoroti salah satu arahan Prabowo perihal pengurangan agenda kunjungan kerja (kunker) atau studi banding oleh pejabat negara termasuk DPR/DPRD karena kita tahu masalah kita.
Selain sepi urgensi, Mahfud juga menyebut adanya keluhan halus dari Kedutaan Besar RI (KBRI) bahwa kunker berjilid-jilid para pejabat tersebut ke luar negeri melelahkan KBRI karena mereka akan disambut secara protokoler.
“Dulu kalau saya tugas ke luar negeri banyak pegawai kedubes RI yang mengeluh karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, Lembaga Negara, pusat dan daerah, kunker ke luar negeri. Belum pulang yang satu, datang yang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler,” tulis Mahfud.
Menurut Mahfud, dari segi urgensi, meskipun hak kunjungan kerja ke luar negeri dan antardaerah bagi Pemda /DPRD memiliki aturan resmi, hal ini perlu dikaji kembali.
“Masalahnya, hak kunker ke luar negeri dan antardaerah bagi Pemda/DPRD diberikan dengan aturan resmi. Bahkan, waktu saya di DPR, selain komisi-komisi, Pansus sebuah RUU pun ada jatah studi banding ke luar negeri meski urgensinya tidak ada,” tegas Mahfud.
Oleh karena itu, Mahfud mendorong pemerintah agar mengatur kembali hak melakukan kunker tersebut secara ketat. Ia meminta Presiden Prabowo yang memimpin koalisi Merah Putih dan secara khusus juga Partai Gerindra untuk memelopori pengaturan kembali hal tersebut.
