MEDIA NUCA โ Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di awal tahun 2024 mendapat kritik pedas dari Aliansi Madura Indonesia (AMI), terutama dalam penanganan Lapas.
Aksi demonstrasi dilancarkan di kantor Kemenkumham Jawa Timur pada Selasa (9/1/2024), yang dipimpin oleh ketua umum AMI, Baihaki Akbar.
Baihaki Akbar secara tegas menyampaikan kekecewaan terhadap Kemenkumham, menyebut bahwa penanganan bidang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak menunjukkan perbaikan, melainkan sebaliknya.
Dalam orasinya, Baihaki menyoroti peredaran narkoba, perangkat telekomunikasi, dan praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di dalam Lapas. Ia menuduh oknum petugas sipir terlibat aktif dalam peredaran barang haram tersebut.
Contoh yang diungkapkan oleh Baihaki adalah kasus di Lapas Pemuda Madiun, di mana seorang bandar narkoba dengan inisial ERW ditemukan menjual barang terlarang dengan nilai jual yang sangat tinggi.
Baihaki mengecam keamanan di dalam Lapas, menyatakan keheranannya terhadap bagaimana barang terlarang dapat masuk ke dalam lembaga tersebut.
โBagaimana barang tersebut bisa masuk ke dalam Lapas, sedangkan saat orang berkunjung saja harus melalui tahap pemeriksaan yang sangat ketat, logikanya saja, apakah bisa masuk jika tidak ada peran oknum sipir,โ tegas Baihaki dalam orasinya.
Lebih lanjut, Baihaki juga mengungkap kebobrokan di Lapas Narkotika Pamekasan, dengan adanya kepemilikan dan penggunaan perangkat telekomunikasi, praktik pungli, dan peredaran narkoba di dalamnya.
Baihaki mengklaim mendapatkan informasi dari mantan narapidana yang membenarkan adanya praktik-praktik tersebut di dalam Lapas.
Setelah menyampaikan orasinya di depan kantor Kemenkumham Jatim, perwakilan AMI diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam pertemuan dengan Tjahja, Kabid Keamanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jatim.
Tjahja menyatakan bahwa data yang diserahkan oleh AMI akan segera ditindaklanjuti, dan jika terdapat bukti valid, sanksi tegas akan diberlakukan.
โTerimakasih atas informasinya kali ini, kita akan segera membentuk Tim untuk segera melakukan kunjungan ke Lapas Pemuda Madiun dan Lapas Narkotika Pamekasan, untuk masalah sanksi kita akan tegas dan terbuka,โ ujar Tjahja kepada perwakilan AMI.
Pengungkapan AMI terkait kondisi Lapas menjadi sorotan publik terkait penegakan hukum di dalam lembaga pemasyarakatan. Kementerian diharapkan untuk segera mengambil tindakan yang tegas dan transparan guna menanggapi permasalahan yang diungkapkan oleh Aliansi Madura Indonesia.(AD)
