MEDIA NUCA โ Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan gambaran mengenai komposisi pemerintahan yang baru akan datang.
Dalam pernyataannya, Airlangga menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan Prabowo-Gibran yang diperkirakan akan memimpin periode 2024-2029.
Meskipun demikian, Airlangga tidak merinci secara jelas mengenai peran yang akan diemban oleh Jokowi dalam pemerintahan baru tersebut. โTentu akan ada perannya, tapi kita tunggu,โ kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Menanggapi anggapan bahwa Jokowi terlalu ikut campur dalam pemerintahan yang akan datang, Airlangga meminta semua pihak untuk menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil resmi pemilihan.
โKita tunggu keputusan KPU,โ tambahnya.
Airlangga juga memberikan klarifikasi terkait posisi Partai Golkar terhadap usulan hak angket di parlemen.
โKalau Golkar kan tidak mendukung hak angket,โ ungkapnya di Kompleks Istana Kepresidenan.
Menurut Airlangga, hak angket merupakan hak politik di DPR, bukan dalam lingkup pemerintahan.
Selain itu, Airlangga juga mengungkap pertemuannya dengan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie terkait hak angket. Meskipun tidak menjelaskan secara rinci isi pembicaraannya, Airlangga memberikan gambaran bahwa Partai Golkar tidak akan mendukung usulan tersebut.
Dalam rapat kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi bersama kabinet membahas program Prabowo-Gibran, salah satunya adalah program makan siang gratis.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengkonfirmasi bahwa program tersebut dibahas dalam rapat kabinet pada Senin (26/2/2024).
Namun, AHY menjelaskan bahwa pembahasan tersebut masih bersifat umum dan tidak mendetail.
โAda (dibahas), saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail,โ ucapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
AHY juga menekankan perlunya perhitungan matang terkait anggaran program makan siang gratis, mengingat jumlah penerima manfaat yang cukup besar.
โItu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa di-deliver dengan baik, karena sekali lagi kalau tidak salah 83 juta (orang) yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup, besar, besar,โ tambahnya.(AD)
