MEDIA NUCA โ Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025, telah menuai perhatian publik. Kebijakan ini memicu pro dan kontra, baik dari masyarakat umum maupun tokoh publik.ย ย
Rocky Gerung Kritik Kenaikan PPNย ย
Pengamat politik, Rocky Gerung, menilai langkah pemerintah menaikkan tarif PPN sebagai indikasi frustrasi dalam memenuhi target penerimaan pajak.ย ย
โIya memang semacam ada frustasi kepada pemerintah karena pajaknya tidak terpenuhi targetnya,โ ujar Rocky dalam sebuah video yang diunggah di YouTube pada Senin (25/11/2024).ย ย
Rocky juga mengkritik pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengimbau agar warga negara yang tidak membayar pajak tidak diperbolehkan tinggal di Indonesia. Menurut Rocky, pernyataan tersebut tidak relevan dan berpotensi kontraproduktif.ย ย
โReaksi Ibu Sri Mulyani itu tentu reaksi yang konyol, karena yang gemplang pajak pikirnya ya baguslah kita keluar dari Indonesia,โ ujarnya.ย
Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mengejar wajib pajak yang tidak taat hingga ke luar negeri, bukan menyuruh mereka pergi.ย ย
Pajak Sebagai Instrumen Keseimbanganย ย
Rocky menambahkan bahwa pajak adalah bentuk keseimbangan antara kewajiban hukum dan kemampuan individu. Ia juga menekankan pentingnya penerapan sanksi yang sesuai terhadap pelanggar aturan pajak.ย ย
โKalau dia nggak mampu bayar iya mesti dibebaskan, kan pajak itu artinya keseimbangan antara perintah UU dan kemampuan membayar,โ jelasnya.ย
Lebih lanjut, ia menyebut pajak sebagai โcara biadab untuk mempertahankan peradaban.โย ย
Pemerintah: Kenaikan PPN untuk Kesejahteraan Rakyatย ย
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan bahwa kenaikan tarif PPN sebesar 12% bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.ย
Pemerintah berjanji bahwa tambahan penerimaan negara akan dialokasikan untuk program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan subsidi bahan bakar minyak (BBM).ย ย
Kenaikan tarif ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan negara dan memastikan beban pajak yang tidak memberatkan rakyat.ย ย
Langkah pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12% terus menjadi topik diskusi hangat. Sementara pihak pemerintah berupaya meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan ini untuk kebaikan bersama, sejumlah pihak seperti Rocky Gerung mempertanyakan efektivitas dan dampaknya terhadap kepercayaan publik. (AD)ย
