MEDIA NUCA โ Marsel Nagus Ahang SH, Ketua Lembaga Pengkajian Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM), resmi melaporkan Kepala Puskesmas Benteng Jawa, Geradus Hasu, ke Kejaksaan Negeri Manggarai, atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Puskesmas Benteng Jawa, Kabupaten Manggarai Timur.ย
Laporan tersebut disampaikan pada Senin, (3/2/2025), dengan nomor laporan 03/Badan Hukum.636/LPPDM/II/2025.
Dalam surat laporan yang disampaikan oleh LPPDM, Marsel Nagus Ahang menyatakan dengan tegas bahwa terdapat dugaan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara terkait dengan pemotongan dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) di Puskesmas Benteng Jawa.ย
Dugaan tersebut terjadi sejak tahun 2023, dengan jumlah pemotongan mencapai Rp. 50.000.000, dan diperkirakan total pemotongan dana BOK hingga tahun 2024 mencapai Rp. 108.000.000.
Detail Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Puskesmas Benteng Jawa
Marsel Nagus Ahang, dalam laporan tersebut, merinci beberapa temuan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Puskesmas Benteng Jawa. Beberapa poin utama yang diungkapkan dalam laporan tersebut.
Pertama, Pemotongan Dana BOK untuk Akreditasi: Laporan tersebut menyebutkan bahwa telah terjadi pemotongan dana BOK yang diduga digunakan untuk akreditasi puskesmas sejak tahun 2023 dengan total sekitar Rp. 50.000.000. Sementara itu, untuk tahun 2023 hingga 2024, total dana yang dipotong diperkirakan mencapai Rp. 108.000.000.
Kedua,ย Pengumpulan dan Pemotongan Dana BOK: Dugaan lain yang diungkapkan adalah adanya pengumpulan dana BOK dari rekening pegawai yang kemudian dibagi kepada tenaga kesehatan (Nakes) dengan potongan sebesar 15%. Pemotongan ini diduga dilakukan secara rutin dan terstruktur.
Ketiga, Jatah untuk Kapus dan Bendahara: Berdasarkan laporan, dugaan lain yang muncul adalah adanya jatah yang diberikan untuk Kepala Puskesmas (kapus) dan bendahara, yang masing-masing mendapatkan 5% dari dana yang dipotong sebagai dana taktis.
Keempat, Pemotongan Dana Transportasi: Laporan tersebut juga mengungkapkan adanya pemotongan dana transportasi yang totalnya mencapai Rp. 420.000.000 dalam setahun. Dengan pemotongan dana BOK yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas, setiap tahun dana yang dipotong diperkirakan mencapai Rp. 63.000.000. Jika dihitung selama lima tahun, total dana yang dipotong dapat mencapai sekitar Rp. 315.000.000.
Kelima, Pembagian Dana Tak Terkontrol: Laporan juga menyoroti pembagian dana yang tidak terkontrol dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Puskesmas, Bendahara, serta bagian taktis lainnya. Setiap pihak yang terlibat diduga mendapatkan sekitar Rp. 105.000.000 selama lima tahun.
Penyelidikan yang Diharapkan
Melalui surat laporan tersebut, LPPDM memohon kepada Kejaksaan Negeri Manggarai untuk segera melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap Kepala Puskesmas Benteng Jawa dan pihak terkait lainnya.ย
LPPDM berharap agar kasus ini diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sangat signifikan.
โDemikian laporan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Saya berharap pihak Kejaksaan Negeri Manggarai dapat menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,โ ujar Marsel Nagus Ahang dalam surat laporan tersebut.
Kasus dugaan korupsi di Puskesmas Benteng Jawa ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat Manggarai Timur. Laporan yang disampaikan oleh LPPDM diharapkan dapat membuka jalan bagi penyelidikan yang mendalam, sehingga para pelaku tindak pidana korupsi dapat diusut secara tuntas.ย
Masyarakat berharap agar proses hukum berjalan dengan transparan dan adil, serta dapat memberikan efek jera bagi oknum-oknum yang terlibat dalam praktik korupsi.(AD)
