MEDIA NUCA โ Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan apresiasinya terhadap perkembangan positif dalam perundingan International Public-Private Economic Forum (IPEF). Dalam pertemuan Tingkat Menteri (PTM) IPEF yang berlangsung secara online pada Jumat (30/06/2023), beliau menekankan pentingnya kerja keras seluruh anggota IPEF untuk mencapai target ambisi Amerika Serikat (AS) dalam menyelesaikan perundingan pada Pilar III dan IV.
Menko Airlangga juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk menjadi bagian penting dari rantai pasok global, terutama dalam sektor mineral penting (critical mineral). Dalam mendukung visi AS untuk menerapkan standar tinggi di semua pilar IPEF, Indonesia siap menyediakan program-program yang mendukung upaya tersebut.
Tak hanya itu, Pemerintah AS melalui US International Development Finance Coorporation (US. DFC) telah menyetujui dana sebesar USD 300 juta untuk membiayai proyek infrastruktur berkelanjutan dan mengalokasikan USD 900 juta dalam modal ekuitas untuk diinvestasikan ke negara-negara anggota IPEF. Hal ini sesuai dengan perjanjian yang tercakup dalam Pilar III.
Seluruh anggota IPEF menyatakan dukungan mereka terhadap pengembangan kerangka investasi untuk mencapai Ekonomi Bersih. Beberapa negara juga menekankan pentingnya keuangan dan pembiayaan yang terjangkau, mengingat bahwa transisi energi membutuhkan pendanaan yang substansial.
Singapura menyoroti pentingnya kerja sama dengan sektor swasta dalam memperbesar Climate Fund dan mendorong inovasi untuk menemukan solusi baru dalam menghadapi tantangan iklim. Selain itu, beberapa negara juga menekankan perlunya pengembangan kapasitas dan pelatihan keterampilan baru, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam menjalani transisi menuju Ekonomi Bersih.
Menteri Perdagangan dan Industri India, Piyush Goyal, mengapresiasi upaya AS dan negara-negara peserta IPEF lainnya terkait skema atau inisiatif pembiayaan dalam program-program mitigasi perubahan iklim. Namun, Menteri Goyal juga mengingatkan bahwa persyaratan pembiayaan yang ada masih terlalu tinggi. Sebagai solusi, ia mendorong adanya skema pembiayaan yang murah atau bahkan tanpa biaya sebagai prioritas, untuk menghindari ketergantungan negara anggota IPEF pada sektor swasta.
Selain itu, Indonesia dan India juga menyoroti pentingnya pembiayaan proyek-proyek energi bersih yang terjangkau dalam Pilar III IPEF. Malaysia juga menekankan perlunya akuntabilitas sektor swasta dalam pembiayaan proyek energi bersih. (AD)
