MEDIA NUCA – Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) telah menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Keputusan itu diambil pada, Selasa malam (29/08/2023).
Terpisah, Partai Demokrat yang merupakan anggota koalisi KPP menolak keputusan tersebut sebagai keputusan bersama partai-partai yang tergabung dalam KPP.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, dalam pernyataan resminya mengungkapkan bahwa pengusungan duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dilakukan secara sepihak.
“Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba
menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,”
“Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” dan “Demokrat ‘dipaksa’ menerima keputusan itu (fait accompli),” kata Teuku dalam keterangan tertulis, Kamis 31 Agustus.
Atas keluarnya keputusan yang dituduh sepihak itu, Partai Demokrat mengaku kecewa lantaran merasa dikhianati. Padahal beberapa bulan sebelumnya Capres Anies Baswedan telah meminta Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menjadi cawapresnya.
“Pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai Cawapresnya,” lanjut pernyataan tersebut.
Teuku lantas menuduh tindakan ketum NasDem itu sebagai pengkhianatan terhadap kesepakatan koalisi dan terhadap Partai Demokrat.
“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” terang Teuku.
Menurut Teuku, perihal kelanjutan sikap politik Demokrat menyusul peristiwa ini masih akan didalami melalui rapat Majelis Tinggi Partai. Agenda rapat adalah untuk mengambil keputusan selanjutnya terkait sikap partai dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
“Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres/cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai,” ujarnya.
