MEDIA NUCA โ Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam upaya untuk mengatasi defisit infrastruktur dan penurunan investasi pasca krisis global pada tahun 2008-2012.
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi salah satu solusi yang telah dimulai sejak tahun 2016. Pemerintah berkomitmen untuk memajukan pembangunan infrastruktur sebagai kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selama periode krisis global tersebut, Indonesia hanya memiliki infrastruktur sebesar 38% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan negara maju umumnya memiliki infrastruktur sekitar 70% dari PDB mereka.
Untuk mengatasi ketertinggalan ini, Pemerintah Indonesia memfokuskan upayanya pada pembangunan infrastruktur yang masif dan signifikan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menjadi landasan strategis bagi upaya ini. Dalam periode tersebut, total investasi yang dibutuhkan untuk infrastruktur mencapai Rp4.796,2 triliun, yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah memilih strategi menyusun proyek-proyek prioritas dari RPJMN 2015-2019 menjadi PSN. Proyek-proyek dalam daftar PSN mendapatkan sejumlah fasilitas penting, seperti percepatan perizinan, prioritas dalam penyiapan proyek, dan penyederhanaan proses birokrasi.
Meskipun persyaratan perizinan tetap berlaku, proses pengajuan dokumen-dokumen seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Studi Kelayakan tetap diawasi langsung oleh Pemerintah.
Selain itu, berbagai fasilitas seperti Project Development Facility dan Sovereign Guarantee juga tersedia untuk mendukung proyek-proyek kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha.
Penting untuk dicatat bahwa total kebutuhan investasi infrastruktur sebesar Rp4.796,2 triliun tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh APBN saja. Oleh karena itu, pemerintah daerah, badan usaha swasta, dan badan usaha milik negara (BUMN/D) juga dapat mengusulkan proyek-proyek PSN guna memenuhi kebutuhan investasi tersebut.
Untuk menilai kelayakan proyek PSN, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menjadi titik koordinasi utama dalam mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul. Evaluasi kelayakan PSN juga mempertimbangkan nilai ekonomis yang tinggi, bukan hanya nilai proyek itu sendiri. Oleh karena itu, PSN diharapkan memiliki tingkat pengembalian ekonomi yang tinggi.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui KPPIP melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek yang dianggap vital dan berdampak luas, dengan berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Dalam pengusulan proyek PSN, Pemerintah Daerah, badan usaha swasta, dan BUMN/D harus didukung oleh Menteri Teknis yang bertindak sebagai pembina sektor terkait. Dengan demikian, proyek-proyek PSN akan sejalan dengan Rencana Strategis Sektor (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di setiap sektornya.
Pengusulan Proyek Strategis Nasional harus dilengkapi dengan berbagai dokumen penyiapan proyek, seperti Masterplan, Studi Kelayakan, studi AMDAL, kajian dampak ekonomi, dan dokumen lain yang relevan. Semua dokumen studi ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, masyarakat, dan para profesional.
Proses evaluasi PSN dilakukan secara berjenjang, melibatkan banyak stakeholder, dan membahas pemenuhan terhadap tiga kriteria utama: kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional. Selain itu, pertimbangan tambahan juga diperlukan, seperti kajian risiko dan nilai tambah (value for money) untuk proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Setiap perubahan dalam daftar PSN diputuskan oleh Presiden dan kemudian diatur melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Informasi mengenai proyek-proyek PSN juga tersedia secara transparan melalui Laporan Semester KPPIP yang dapat diakses oleh publik.
Seiring dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, terdapat 211 proyek dalam 14 sektor dan 13 program yang masuk dalam daftar PSN. Harapannya, proyek-proyek PSN ini akan meningkatkan konektivitas, mendorong hilirisasi industri, memperkuat daya saing kawasan, serta meningkatkan ketahanan energi dan pangan di Indonesia. (AD)
