MEDIA NUCA โ Tingkah Jokowi memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan agenda politik pribadi makin dikhawatirkan oleh sejumlah pihak.
Terbaru, pengumpulan sebanyak 197 penjabat (pj) kepala daerah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/10/2023) dinilai mengandung indikasi kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 meskipun Jokowi mengaku bahwa maksud pengumpulan para pj tersebut adalah dalam rangka memberi pengarahan terkait persiapan Pemilu 2024 agar para pejabat negara tidak memihak.
โSaya minta gubernur, bapak ibu bupati, wali kota, berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu, tapi tidak mengintervensi apa pun, membantu anggaran segera. Disegerakan,โ kata Jokowi.
Akan tetapi, mantan anggota tim pengacara presiden pada pemilu 2014 dan 2019, Sirra Prayuna, menilai bahwa perkataan Jokowi tersebut hanyalah pernyataan publik standar yang normatif dan tidak bisa dianggap mewakili semua yang terjadi di balik layar.
โItu adalah pernyataan normatif terbuka, akan tetapi yang harus kita perhatikan Presiden dalam pernyataan akhirnya di rapat koordinasi tersebut, saya menduga kuat bahwa bahasa presiden secara fisikologi politik sangat mengintimidasi para Pj gubernur, bupati, dan wali kota,โ katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (01/11/2023).
Sirra juga menyoroti hak prerogatif yang dimiliki Presiden untuk mengevaluasi pj sebab hal itu dinilai sarat relasi kuasa dan intimidatif bagi para pj.
Terkait indikasi bahwa para pj takut dan terintimidasi oleh Jokowi, Sirra menyinggung soal pencopotan baliho bergambar Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan bendera PDIP di Kabupaten Gianyar, Bali, saat Jokowi akan melakukan kunjungan kerja (kunker).
Aksi itu dinilai Sirra menunjukkan ketakutan kepala daerah terhadap otoritas lebih tinggi, dalam hal ini Presiden.
โKenapa ini bisa terjadi, karena Pj semata-mata tak mau kena rapor merah dan lebih jauh takut dicopot,โ tandas Sirra.
Ia lantas mengingatkan bahwa demokrasi sedang tidak baik-baik saja karena. Salah satu faktor utamanya ialah masuknya anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam kontestasi Pilpres 2024.
Wakil Ketua Umum Front Kebangsaan itu lalu mendesak agar partai politik dan masyarakat sipil memberikan perhatian khusus pada situasi ini.
โKita tak ingin membiarkan demokrasi kita hancur. Amanat reformasi memberi pesan kuat lahirnya tatanan bernegara secara demokratis dan menempatkan hukum diatas segala galanya,โ ujar Sirra.
