MEDIA NUCA โ Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono S.E., M.M. telah mengungkapkan keberadaan mafia tanah yang meresahkan di lingkungan TNI, dalam acara Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, pada Rabu (8/11/2023).
Menurut Laksamana TNI Yudo Margono, banyak tanah milik TNI yang saat ini menghadapi berbagai masalah, mulai dari perselisihan dengan masyarakat hingga upaya serobotan oleh mafia tanah. Hal ini menunjukkan masalah yang serius yang harus segera diatasi.
Laksamana TNI Yudo Margono juga berbagi pengalaman pribadinya ketika awal menjabat sebagai Panglima TNI. Saat itu, dia menyoroti pembangunan di tanah Jatikarya seluas 48 hektare yang seharusnya milik TNI.
Namun, tanah ini telah dikuasai oleh pihak lain. Setelah menyelidiki dokumen-dokumen yang ada, Laksamana TNI Yudo yakin bahwa tanah tersebut adalah milik TNI.
Keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa tanah seperti ini menjadi mungkin berkat kerja sama dari Satgas Mafia Tanah, yang terdiri dari Kementerian ATR BPN, Kejaksaan Agung, dan Polri. Satgas ini bekerja bersama untuk mengatasi permasalahan serius ini.
Laksamana TNI Yudo Margono mengungkapkan bahwa penyelesaian tanah TNI seluas 48 hektare dengan nilai mencapai Rp 10 triliun merupakan prestasi yang patut dibanggakan.
Dalam situasi di mana mafia tanah masih merajalela, TNI mampu menyelesaikan kasus ini dengan baik, bahkan memproses hukum pelaku-pelaku terkait.
Panglima TNI juga menyatakan terima kasih kepada Menteri ATR, Jaksa Agung, dan Kapolri, serta seluruh anggota Satgas Mafia Tanah yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan sengketa tanah ini.
Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi pilot project untuk menyelesaikan masalah serupa yang melibatkan tanah milik TNI di masa mendatang. Dengan demikian, tugas pokok TNI dapat berjalan tanpa gangguan.
Kasus ini menunjukkan upaya serius dari pihak-pihak terkait dalam memerangi mafia tanah dan memastikan tanah milik TNI dilindungi dengan baik.
Satgas Mafia Tanah diharapkan dapat terus bekerja sama dalam mengatasi permasalahan serupa di masa mendatang demi menjaga hak milik negara dan menjaga ketertiban hukum.(AD)
