MEDIA NUCA โ Calon Wakil Presiden 02, Gibran Rakabuming Raka, memberikan tanggapan positif terhadap rencana program makan siang dan susu gratis yang akan menggunakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dalam konferensi di Balai Kota Solo pada Jumat (1/3/2024), Gibran mengungkapkan bahwa berbagai skema sedang dikaji untuk menjalankan program tersebut.
โMakanya di masa-masa seperti ini kita coba berbagai skema, menunya, pembiayaannya, dan lainnya,โ ujar Gibran yang juga Wali Kota Solo.
Menurut Gibran, setelah tahap kajian, pihaknya akan menerima masukan dari orang tua murid, murid, guru, dan kepala sekolah untuk mematangkan program tersebut.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa biaya program makan siang gratis akan diambil dari Dana BOS yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Program ini merupakan bagian dari inisiatif calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
โKami mengusulkan pola pendanaannya melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi untuk khusus menyediakan makan siang untuk siswa,โ ujar Airlangga.
BOS Afirmasi sendiri adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah di daerah khusus, yang ditetapkan oleh kementerian.
Dana program makan siang gratis akan disalurkan langsung ke rekening sekolah dengan adanya rekening terpisah antara penyaluran BOS Reguler dan BOS Spesifik. Hal ini bertujuan untuk memastikan evaluasi dan pemantauan yang jelas terhadap pembiayaan program tersebut.
Dalam simulasi program di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Airlangga menjelaskan bahwa terdapat empat menu yang disediakan, termasuk gado-gado, siomay, dan dua paket nasi. Setiap menu memiliki nilai sebesar Rp 15 ribu per sajian.
Presiden Joko Widodo telah membahas program makan siang gratis dalam rapat kabinet pada 26 Februari 2024, memperkuat kepastian program ini akan dimasukkan dalam RAPBN 2025. Namun, perlu dicatat bahwa keputusan tersebut belum melibatkan KPK untuk mengawasi program tersebut.(AD)
