MEDIA NUCA โ Ketua DPP PDIP, Aria Bima, dengan tegas mendesak pimpinan DPR RI untuk menyetujui penggunaan hak angket dalam rangka mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Pernyataan ini disampaikan saat Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 yang berlangsung pada Kamis (7/3/2024).
Dalam rapat tersebut, Aria Bima menyoroti pentingnya pengawasan fungsi DPR RI melalui mekanisme seperti interpelasi atau hak angket.
โKami berharap pimpinan menyikapi hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi atau interpelasi atau angket,โ ujar Aria Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.
Penggunaan hak angket di DPR RI dianggap sebagai langkah efektif untuk mengusut dugaan kecurangan yang mungkin terjadi pada Pemilu 2024. Dengan mengoptimalkan pengawasan fungsi tersebut, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi dapat terjaga.
Desakan Aria Bima muncul dalam konteks Rapat Paripurna yang menjadi panggung utama bagi perwakilan rakyat untuk membahas berbagai isu strategis.
Pernyataannya menyoroti kebutuhan akan investigasi menyeluruh terkait dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024, memberikan isu tersebut perhatian yang layak.
Langkah ini juga mencerminkan komitmen PDIP dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia, serta menegaskan peran penting DPR RI sebagai lembaga pengawas dan pengontrol pemerintahan.
Dengan menyoroti isu Pemilu 2024, diharapkan langkah-langkah konkrit dapat diambil untuk memastikan integritas demokrasi yang lebih baik di masa depan.
Sebagai Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan urgensi tindakan cepat dan efektif dalam menanggapi dugaan kecurangan Pemilu 2024. Pimpinan DPR RI diharapkan dapat merespons desakan ini dengan serius guna memastikan keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Tanah Air.(AD)
