MEDIA NUCA – Dalam sidang lanjutan perkara PHPU pada Jum’at (5/4/2024) di Mahkamah Konstitusi (MK), empat menteri presiden Jokowi hadir menjadi saksi.
Akan tetapi, Jokowi sendiri yang oleh Tim Hukum Ganjar-Mahfud sebelumnya dinilai akan ideal jika dihadirkan dalam sidang sengketa hasil Pilpres di MK itu tak dihadirkan.
Menurut Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, tanggung jawab pengelolaan negara ini, tanggung jawab pengelolaan dana bansos pada akhirnya berujung pada presiden. Karena itu ia menilai ideal jika presiden sendiri dihadirkan ke MK kata Todung Mulya Lubis, di Gedung MK, Jakarta pada Rabu (3/4/2024).
Berseberangan dengan itu, pihak hakim MK memiliki pandangan lain terkait usulan menghadirkan Jokowi ke sidang perkara Pilpres ini.
Hakim MK, Arief Hidayat mengenai itu menyebut bahwa meskipun Jokowi banyak mendapat perhatian pemohon dalam perkara ini terkait dugaan cawe-cawe yang ia lakukan selama Pemilu 2024, tetap tak elok jika kepala negara dipanggil ke sidang.
“Cawe-cawe kepala negara ini. Mahkamah juga sebenarnya ‘apa iya kita memanggil Kepala Negara? Presiden RI?’ Kelihatannya kan ini kurang elok,” sebut Arief.
Arief dalam pernyataannya tersebut mengungkapkan bahwa alasan tidak dipanggilnya presiden ke sidang adalah soal kepantasan.
Arief menambahkan bahwa Jokowi bukan sekadar kepala pemerintahan, tetapi sekaligus kepala negara. Ia adalah simbol negara.
“Presiden sebagai kepala negara adalah simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya,” ujar Arief.
Di kesempatan berbeda sebelumnya, calon wakil presiden 03, Mahfud MD mengatakan dirinya menyerahkan usulan pemanggilan presiden ke sidang PHPU kepada kebijaksanaan hakim MK.
“Terserah hakim saja. Nanti kalau hakim kan mempertimbangkan urgensi, dan relevansinya apa, itu hakim,” kata Mahfud, Rabu (3/4/2024)
