MEDIA NUCA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tuai cibiran beberapa hari belakangan lantaran tak jadi berkantor di IKN bulan Juli ini sebagaimana dipastikannya pada kesempatan sebelumnya.
Dalam suasana itu, selain disindir PDIP “jangan terlalu percaya diri”, ungkapan Rocky Gerung soal kemajuan proyek IKN beberapa saat sebelumnya kembali viral. Rocky diketahui pernah menyebut bahwa IKN akan menjadi proyek mangkrak Jokowi.
“IKN itu akan diingat sebagai mangkraknya Jokowi, jadi kalau Prabowo diberi beban lagi untuk mengeluarkan Kepres, itu Prabowo akan berpikir dua kali. Dalam kepemimpinan yang rasional tentu Prabowo akan bilang ‘Ini urusan apa saya dengan IKN,’” kata Rocky Gerung seperti dilansir dari salah satu video di Channel YouTubenya.
Terkait itu, Jokowi menyebut bahwa pihak pemerintah harus memastikan situasi di lapangan terlebih dahulu dan tidak memaksakan keadaan.
“Kita melihat situasi lapangan, kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum. Jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat,” kata Jokowi.
Diketahui, beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi mengumumkan penundaan rencana kepindahannya ke Ibu Kota Negara (IKN) pada bulan Juli ini berhubung infrastruktur belum siap.
Jokowi menegaskan bahwa penerbitan Keputusan Presiden (Kepres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN akan mengikuti perkembangan pembangunan di sana.
“Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afganistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Jokowi juga menyebut bahwa berdasarkan laporan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait kemajuan persiapan infrastruktur di IKN, pemindahan belum bisa dilakukan bulan ini karena air dan listrik belum siap.
“Sudah (disiapkan), tapi belum (bisa dipakai),” ucap Jokowi saat ditanya awak media soal laporan kesiapan infrastruktur dari Kementerian PUPR.
