MEDIA NUCA โ Dalam acara Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang berlangsung di Jakarta, Kamis (22/8/2024), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.
Airlangga, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), mengapresiasi hasil positif yang telah dicapai melalui berbagai program di bawah Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
โCapaian yang baik ini merupakan hasil kerja keras dan kerja sama dari seluruh anggota DNKI, pelaku usaha sektor keuangan, sektor swasta, mitra pembangunan Pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan dalam orkestrasi yang harmonis,โ jelasnya.
Pada tahun 2023, program edukasi keuangan di bawah DNKI berhasil menjangkau lebih dari 10 juta peserta. Sementara itu, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah membuka sekitar 58 juta rekening, mencakup 86% dari total pelajar di Indonesia sejak 2015.
Program lainnya, seperti pemberdayaan aset tidak berwujud, juga memberikan akses lebih luas kepada masyarakat dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memanfaatkan layanan keuangan formal.
Penerapan teknologi melalui sistem pembayaran QRIS kini telah mencapai lebih dari 45 juta pengguna, sementara uang elektronik digunakan oleh sekitar 156,4 juta pengguna.
โPengembangan layanan keuangan digital dan fintech telah mendorong perluasan akses pada layanan keuangan formal, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya terhambat oleh jarak, keterbatasan akses, hambatan administratif, maupun biaya,โ tambah Menko Airlangga.
Selain itu, berbagai program bantuan pemerintah yang disalurkan secara non-tunai, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Prakerja, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan. Misalnya, PKH telah disalurkan kepada 9,16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Prakerja kepada lebih dari 18 juta penerima manfaat, dan KUR menjangkau lebih dari 43 juta debitur dengan total kredit Rp449 triliun.
Dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis program inklusi keuangan, seperti KEJAR, Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SIMUDA), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian/Peternakan (K/PSP), kepada pelajar, mahasiswa, dan pelaku UMK.
Menko Airlangga juga menekankan pentingnya perlindungan konsumen serta dukungan kebijakan dan regulasi yang kuat untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan keuangan berkualitas.
Namun, ia juga mencatat tantangan yang masih ada, seperti kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Anggota DPR RI Indah Kurniawati, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta beberapa anggota Dewan Komisioner OJK lainnya.(AD)
