MEDIA NUCA โ Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku dirinya menerima laporan dugaan kecurangan pemilihan umum (pemilu) dari lima provinsi.
Kelima provinsi dengan dugaan kecurangan pemilu itu ialah provinsi DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara, meskipun menurut Mahfud laporan dugaan kecurangan juga kemungkinan terjadi di daerah lain.
โSebagai Menko Polhukam, hari-hari ini saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu.โ ujar Mahfud dalam keterangan resmi pada hari, Senin (13/11/2023).
Meskipun demikian, Mahfud masih mendalami kebenaran laporan tersebut.
โBisa jadi, dugaan kecurangan itu benar terjadi. Tapi bisa juga hanya manipulasi informasi,โ lanjutnya.
Apabila dugaan kecurangan tersebut sungguh-sungguh terjadi, Mahfud menilai hal itu mungkin saja hal itu dilakukan oleh aparat, tapi ada juga bisa oleh warga sipil biasa.
Bakal calon wakil presiden (cawapres) yang diusung PDI Perjuangan (PDI-P) itu pun membeberkan rincian laporan dugaan pelanggaran pemilu yang ia terima.
โLaporan yang saya terima, antara lain dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat,โ kata Mahfud.
โAlat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP, ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi,โ lanjutnya.
Selain pelanggaran terkait pernak pernik kampanye, Mahfud mengaku menerima juga laporan soal dugaan intimidasi yang dilakukan aparat terhadap aktivis dan masyarakat sipil terhadap kebebasan berekspresi.
Mahfud lantas mengajak semua pihak untuk melaksanakan pemilu dengan penuh kejujuran berdasarkan prinsip demokrasi yang berkeadaban.
โTidak boleh ada kecurangan. Tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu dan pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya,โ tegas Mahfud.
