MEDIA NUCA โ Beberapa warga Lingko Lolok, desa Satarpunda, Manggarai Timur, mengungkapkan ketidaksesuaian dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sebanyak 21 warga yang terverifikasi di DTKS tidak menerima Bansos, sementara dua orang yang tidak terdaftar di DTKS justru mendapat bantuan.
Marsiana Lawo, salah satu warga penerima Bansos, menyampaikan ketidaksesuaian jumlah bantuan yang diterima.
Meskipun namanya terdaftar, ia hanya mendapatkan satu juta, sedangkan beberapa warga lainnya menerima 1,1 juta hingga 1,2 juta.
โSaya punya hanya mendapat satu juta, sedangkan yang lain ada yang mendapatkan 1,1 juta, dan 1,2 juta,โ ungkap Marsiana Lawo.
Hendrikus Demi, yang terdaftar di DTKS, menyoroti kejanggalan saat pencairan dana. Meskipun namanya terdaftar di DTKS, pada saat pencairan, ia tidak terdaftar lagi sebagai penerima bantuan sosial di desa.
โSaya pernah didatangi oleh pihak desa untuk mengumpulkan dokumen seperti KTP dan KK agar mendapatkan bantuan PKH, tetapi pada saat pencairan dana, namanya saya tidak terdaftar lagi di data desa sebagai masyarakat yang mendapat bantuan tersebut, sementara nama saya terdapat di DTKS,โ ungkap Hendrikus Demi.
Menanggapi hal ini, Kepala desa Satarpunda, Fransisko Edwin Budiman, menjelaskan bahwa data DTKS diperoleh dari kantor pos Reo dan mereka tidak mengetahui besaran bantuan yang diterima warga. Ia juga mengakui tidak pernah menjalankan musdes untuk penetapan DTKS selama menjabat.
โSelama saya menjabat, kami tidak pernah menjalankan musdes untuk penetapan DTKS, karena memang jujur saja, penerimaan ini banyak yang sudah meninggal tapi dapat bantuan,โ ungkap Fransisko Edwin Budiman.
Ketidaksesuaian ini memunculkan kekhawatiran terkait transparansi dan akurasi penyaluran Bansos di Lingko Lolok.
Masyarakat mendesak pihak berwenang untuk melakukan audit guna memastikan bantuan disalurkan dengan tepat sesuai data yang terverifikasi.(AD)
