MEDIA NUCA โ Per Senin (12/2/2024) pukul 09.00 WIB, film dokumenter Dirty Vote yang tayang di Youtube mulai Minggu (11/2), telah ditonton sebanyak lebih dari 6,4 juta kali di semua akun.
Jumlah itu adalah total seluruh pemutaran di ketiga akun yang menayangkan film tersebut dengan rincian 3.305.925 pemutaran di kanal resmi Dirty Vote, dan masing-masing 2.235.800 kali dan 895.651 kali pemutaran di kanal Youtube PSHK Indonesia dan Refly Harun.
Film dokumenter garapan sutradara Dandhy Dwi Laksono ini menghadirkan tiga ahli hukum tata negara yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.
Ketiganya dalam film tersebut mengungkap fakta-fakta jorok permainan elit untuk menentukan pemenangan pemilu yang dinilai merusak tatanan demokrasi secara begitu terbuka.
Menanggapi isi film tersebut, Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menilai film Dirty Vote hanya membeberkan 25% indikasi kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Menurut JK, film ini tergolong ringan jika dibandingkan dengan fakta real di lapangan.
โMasih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu. Masih tidak semuanya mungkin baru 25%,โ kata JK di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (12/2).
Soal kecurangan-kecurangan di lapangan, JK di antaranya menyoroti penyaluran bantuan sosial (bansos) yang digencarkan jelang pemungutan suara 14 Februari 2024.
โKarena tidak mencakup kejadian di daerah-daerah kejadian di kampung-kampung, kejadian bagaimana bansos diterima orang bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang,โ ucap JK.
Karena itu, JK menilai sutradara film Dirty Vote masih sopan. Bila dibongkar semua, kata dia, ada pihak yang bakal marah.
โMungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan tapi bagian pihak lain masih marah apalagi kalau dibongkar semuanya,โ tandas JK.
