MEDIA NUCA โ Pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Nasdem Tower pada Jumat (22/3/2024) lalu, menandai sebuah langkah strategis dalam dinamika politik Indonesia.
Pertemuan tersebut mengisyaratkan keseriusan Nasdem dalam mendukung pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo-Gibran.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, potensi Nasdem untuk meninggalkan dukungan terhadap Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan, pasca-sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) membuka pintu bagi partai tersebut untuk terlibat secara lebih aktif dalam politik pemerintahan yang baru.
โDengan kondisi ini, Nasdem dapat kembali memusatkan perhatian pada upaya lobi politik di pemerintahan baru,โ ungkap Dedi kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/3/2024).
Sebagai seorang pengamat politik yang berlatar belakang dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dedi menyoroti alasan fundamental mengapa Nasdem dan Anies Baswedan berpisah jalur, yang menurutnya karena Anies bukan merupakan kader Nasdem.
โPenting untuk diingat bahwa Anies bukanlah kader Nasdem,โ tandasnya.
Prabowo Subianto, calon Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, secara tegas memberikan isyarat mengundang Surya Paloh untuk bergabung dalam kabinet pemerintahan yang akan datang.
โSaya selalu menawarkan, saya selalu mengajak (untuk bergabung),โ ujar Prabowo sambil tersenyum usai pertemuan dengan Surya Paloh di Nasdem Tower, Jalan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024).
Prabowo menegaskan bahwa kompetisi dalam pemilihan umum adalah hal yang positif. Namun, setelah kompetisi berakhir, saatnya bagi semua pihak untuk bersatu dalam membangun bangsa.
โSesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk membangun bangsa kita,โ tegasnya.
Pertemuan antara Surya Paloh dan Prabowo tersebut menandai awal dari potensi kolaborasi politik yang lebih kuat antara kedua partai besar tersebut, serta mengindikasikan arah perubahan politik yang mungkin terjadi dalam pemerintahan yang akan datang.(AD)