MEDIA NUCA โ Dalam Rapat Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Tahun 2023, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dengan tegas mengemukakan visi Indonesia menuju tahun 2045.
Menurutnya, tujuan utama yang ingin dicapai Indonesia pada tahun tersebut adalah memiliki Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Nominal sebesar USD9,8 triliun, dengan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita mencapai USD30.300.
Selain itu, target lainnya termasuk mencapai 80% penduduk berpenghasilan menengah, kontribusi industri manufaktur sebesar 28% terhadap PDB, serta menyerap 25,2% tenaga kerja.
โPertumbuhan ekonomi sebesar 5% per tahun bukanlah pencapaian yang memadai. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan pertumbuhan menjadi sekitar 6% hingga 7% per tahun,โ ungkap Menko Airlangga, Senin (28/8/2023).
Namun, Airlangga juga menyoroti salah satu kendala yang dihadapi, yakni Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang terlalu tinggi pada tahun ini, mencapai 7,6. Ini mengindikasikan bahwa investasi yang telah dilakukan belum optimal.
Dalam konteks ini, Airlangga mendukung perubahan pendekatan pembangunan dari yang bersifat reformatif menjadi transformatif. Pendekatan ini harus mencakup sektor infrastruktur baik yang bersifat keras maupun lunak, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan riset dan inovasi, reformasi regulasi, pengelolaan data dan keamanannya, serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
โIndonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan visi ini,โ kata Airlangga.
Ia menekankan bahwa Indonesia mendekati puncak bonus demografi dalam 13 tahun ke depan, yang merupakan kesempatan langka dalam sejarah bangsa. Oleh karena itu, tindakan aktif dan sinergi berbagai sektor diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
Selanjutnya, Airlangga menyebutkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk kawasan hutan seluas 125,57 juta hektar, cadangan energi mineral, dan potensi energi terbarukan sekitar 3,716 GW. Pemerintah juga tengah berupaya keras untuk membangun infrastruktur komprehensif melalui Program dan Proyek Strategis Nasional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Airlangga juga menyoroti peran aktif Indonesia dalam kerja sama internasional. Pada tahun 2022, Indonesia berhasil menyelenggarakan pertemuan G20 yang menghasilkan 226 proyek multilateral dan 140 proyek bilateral.
Upaya ini dilanjutkan pada tahun 2023 dengan Indonesia menjadi Ketua ASEAN. Indonesia juga tengah berproses untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), sebagai upaya untuk mempercepat transformasi menjadi negara maju.
Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan ekonomi untuk mendukung transformasi ini. Langkah-langkah konkret seperti kemudahan berusaha dan peningkatan investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Sistem OSS (Online Single Submission), dorongan terhadap sektor ekspor, menjaga resiliensi sektor eksternal melalui Devisa Hasil Ekspor (DHE), serta upaya penguatan daya beli dan pengendalian inflasi melalui stabilisasi harga pangan dan komoditas, semuanya merupakan bagian dari upaya untuk mencapai visi transformasi ekonomi ini.
โAktivitas transformasi ini memerlukan sinergi dari semua pihak, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagai auditor eksternal yang independen,โ tegas Airlangga.
Peran BPK diakui sangat penting dalam mendukung visi nasional ke depan. Perbaikan tata kelola, akuntabilitas, evaluasi, dan pemantauan keuangan serta transparansi akan membantu menciptakan masyarakat yang adil, maju, berdaulat, dan makmur sesuai dengan cita-cita Indonesia. (AD)
