MEDIA NUCA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, dalam pernyataan resminya mengungkapkan bahwa pengusungan duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dilakukan secara sepihak.
“Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” dan “Demokrat ‘dipaksa’ menerima keputusan itu (fait accompli),” kata Teuku dalam keterangan tertulis, Kamis 31 Agustus.
Atas keluarnya keputusan yang dituduh sepihak itu, Partai Demokrat mengaku kecewa lantaran merasa dikhianati. Padahal beberapa bulan sebelumnya Capres Anies Baswedan telah meminta Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menjadi cawapresnya.
“Pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai Cawapresnya,” lanjut pernyataan tersebut.
Teuku lantas menuduh tindakan ketum NasDem itu sebagai pengkhianatan terhadap kesepakatan koalisi dan terhadap Partai Demokrat.
“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” terang Teuku.
Menurut Teuku, perihal kelanjutan sikap politik Demokrat menyusul peristiwa ini masih akan didalami melalui rapat Majelis Tinggi Partai. Agenda rapat adalah untuk mengambil keputusan selanjutnya terkait sikap partai dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Mengantisipasi kemungkinan retaknya Koalisi Perubahan, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengatakan dirinya tidak gembira jika Partai Demokrat memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
“Saya pasti tidak bergembira menerima suatu kabar seperti itu. Kenapa? karena harapan kita bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan bersama itu pasti sikap NasDem,” kata Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis malam.
Paloh mengungkapkan dirinya terus mengharapkan agar Koalisi Perubahan bisa bertahan untuk menghadapi Tahun Politik 2024.
“Insyaallah apa yang terbaik, kenapa kita paksakan bubar kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur, apa yang direncanakan bisa tercapai, ini kan suatu ridho yang bagus,” ujarnya.
