MEDIA NUCA โ Ratusan warga dari Aliansi Masyarakat Adat Pocoleok mengambil langkah berani dengan menggelar Aksi Penanaman Pangan Lokal di wilayah adat Pocoleok, Senin (25/9/2023).
Kegiatan ini tidak hanya merayakan Hari Tani Nasional tahun 2023, yang diperingati setiap tanggal 24 September, tetapi juga menjadi bentuk kampanye untuk mempromosikan dan mendukung aneka ragam pangan lokal yang menjadi penopang utama perekonomian masyarakat setempat.
Aksi massal ini berlangsung di tiga titik lingko yang memiliki nilai penting dalam kehidupan warga Pocoleok, yakni lingko Tanggong, lingko Mesir, dan lingko Lapang.
Tanaman pangan lokal seperti kopi, cengkeh, pisang, dan berbagai jenis umbi-umbian ditanam dengan penuh semangat. Tanaman-tanaman ini telah menjadi tulang punggung perekonomian warga Pocoleok selama bertahun-tahun.
Kegiatan dimulai sejak pagi hari, sekitar pukul 08.00 WITA, ketika warga berkumpul di tiga lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Mereka membawa bibit tanaman dan peralatan pertanian sederhana untuk memulai penanaman.
Aliansi Masyarakat Adat Pocoleok terbagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan lokasi penanaman yang telah disepakati bersama.
Selain menjadi sumber mata pencaharian, tempat-tempat tersebut juga memiliki nilai sejarah yang kuat dalam budaya dan kehidupan masyarakat Pocoleok. Tempat-tempat tersebut melambangkan filosofi Lampek Lima, termasuk Mbaru Kaeng (rumah), Natas Labar (halaman), Uma Duat (kebun), Wae Teku (mata air), dan Compang Takung (altar persembahan).
Namun, aksi penanaman pangan lokal ini juga menjadi bentuk perlawanan terhadap upaya sepihak Pemerintah Daerah Manggarai dan perusahaan untuk merampas tanah ulayat (lingko) dan ruang hidup warga demi pembangunan geothermal.
Pada 1 Desember 2022, Pocoleok ditunjuk sebagai wilayah penambangan panas bumi/geothermal, yang menuai pelawanan keras dari Aliansi Masyarakat Adat Pocoleok.
Proyek ambisius ini, dengan kapasitas 40 megawatt, direncanakan dibangun di tengah-tengah wilayah tempat tinggal lebih dari dua ribu penduduk Pocoleok.
Meskipun proyek ini dianggap sebagai potensi perkembangan ekonomi, Aliansi Masyarakat Adat Pocoleok berpendapat bahwa proyek tersebut merugikan budaya dan ruang hidup mereka.
Sejak pengumuman proyek ini, warga telah melakukan berbagai aksi protes dan penghadangan terhadap pemerintah dan perusahaan, termasuk penolakan kehadiran bupati Nabit pada Februari 2023 dan aksi unjuk rasa di kota Ruteng pada Agustus 2023.
Dalam momen Hari Tani Nasional ini, Aliansi Masyarakat Adat Pocoleok menyampaikan sikap tegasnya, yang antara lain meminta pencabutan keputusan yang menetapkan Pocoleok sebagai daerah pengembangan eksploitasi geothermal.
Sikap Aliansi Masyarakat Adat Pocoleok adalah:
- Cabut SK Bupati Manggarai tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi yang tidak melibatkan Masyarakat Adat Pocoleok.
- Hentikan semua aktivitas PLN dan pihak keamanan terkait dengan Geothermal di Wilayah Adat Pocoleok.
- Hentikan intimidasi dan politik pecah belah dari PLN dan Kepolisian terhadap Masyarakat Adat Pocoleok.
- Hentikan Pendanaan dari Bank Kfw Jerman untuk Proyek Geothermal di Tanah Flores.
- Cabut Keputusan Menko ESDM tentang Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Geothermal yang dianggap sebagai Perampasan Ruang Hidup Masyarakat Pocoleok.
- Hentikan upaya Sertifikasi Tanah Lingko di Wilayah Pocoleok oleh pihak ATR/BPN.
Aliansi Masyarakat Adat Pocoleok menegaskan komitmennya untuk melindungi ruang hidup dan budaya mereka, serta mempertahankan hak atas tanah mereka dalam upaya membangun kehidupan sebagai petani di tanah leluhur mereka sendiri. Aksi ini merupakan langkah konkret menuju kesejahteraan masyarakat adat Pocoleok dan pelestarian nilai-nilai budaya mereka. (AD)
