MEDIA NUCA โ Gibran Rakabuming Raka yang resmi menjadi cawapres Prabowo Subianto sampai saat ini masih berstatus kader PDI Perjuangan.
Soal status Gibran tersebut, tidak ditemukan kejelasan baik melalui pernyataan Puan Maharani selaku Ketua DPP PDI-P, maupun dalam pernyataan Gibran sendiri.
Hal ini lantas membuat sejumlah elite PDI-P buka suara. Ketua DPC PDIP Solo FX Rudyatmo di antaranya menilai bahwa Gibran harus mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) karena dinilai otomatis keluar dari partai dengan memilih bergabung dengan koalisi lawan politik PDI-P di pilpres 2024.
โMas Gibran ini dicalonkan oleh partai lain ya itu hak Mas Gibran, keputusan di tangan Mas Gibran. Kalau sudah memutuskan bergabung dengan partai lain otomatis Mas Gibran mengembalikan Kartu Tanda Anggota PDI-P ke DPC, karena kemarin memohonnya ke DPC tanggal 9 September 2019,โ tutur Rudy, Selasa (24/10/2023).
Tidak ditemukannya sikap tegas PDI-P terhadap manuver politik Gibran ini lantas menimbulkan pertanyaan apakah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri berdiri di dua kaki.
Rudy sendiri mengaku bahwa Megawati tidak pernah melakukan hal tersebut (bermain dua kaki) selama mengusung kadernya maju dalam kontestasi politik.
โSaya perlu sampaikan ini karena ada tuduhan Mbak Mega bermain dua kaki. Selama saya ikut Mbak Mega, jadi kader PDI-P, saya tahu, beliau tak pernah bermain dua kaki,โ kata Rudy pada kesempatan terpisah, Rabu (25/10/2023).
Demi kejelasan dan ketegasan, Rudy meminta agar PDI-P segera mengambil kebijakan. Menurut dia, PDI-P tak perlu memecat Gibran, yang bersangkutanlah yang mestinya sadar diri untuk mundur.
โKan tidak perlu dipecat sebetulnya. Kesadaran diri, datang kelihatan muka, pulang kelihatan punggungnya. Itu kan budaya bangsa kita sendiri,โ jelas dia.
Di sisi lain, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyatakan bahwa PDI-P belum sempat melakukan rapat untuk menyikapi kasus Gibran. Dia beralasan, PDI-P masih sibuk dengan urusan pilpres dan pileg tahun depan.
