MEDIA NUCA โ Dalam menghadapi tantangan global yang masih mempengaruhi perekonomian, Indonesia terus berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Dengan prediksi El Nino yang berpotensi berdampak hingga Februari 2024, Pemerintah melakukan serangkaian langkah antisipatif. Selain menjaga stabilitas harga di pasaran, perhatian utama Pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat, yang memiliki peran penting dalam PDB.
Pada Senin (6/11), Pemerintah menggelar Rapat Internal di Istana Negara, Jakarta, untuk membahas penyaluran bantuan pangan. Tujuan utama rapat ini adalah memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan dengan tepat sasaran dan menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Selain itu, penanganan masalah stunting juga menjadi fokus penting dalam rapat tersebut.
โTadi disampaikan bahwa saat ini stok Bulog per 2 November 2023 mencapai 1.442.945 ton. Penyaluran bantuan pangan pada bulan September mencapai 94,95%, Oktober 94,89%, dan di bulan November mencapai 18,45%. Kami juga masih berkomitmen untuk menjaga pasokan pangan hingga bulan Desember,โ ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dalam rapat internal tersebut, dibahas juga kebutuhan tambahan anggaran untuk Badan Urusan Logistik (Bulog). Kebutuhan anggaran tersebut terbagi menjadi tahap pertama sekitar Rp7,9 triliun, tahap kedua sekitar Rp8,4 triliun, dengan tambahan untuk distribusi dan keperluan lainnya sebesar Rp2,8 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp19,1 triliun.
Selain itu, rapat membahas usulan terkait insentif yang dapat diberikan Pemerintah, terutama dalam pembebasan bea masuk beras.
โKita ketahui bersama bahwa pembebasan bea masuk memiliki tarif spesifik sebesar Rp450 per kilogram. Kami akan memberikan insentif berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), yang akan disiapkan oleh Kementerian Keuangan,โ jelas Menko Airlangga.
Terkait dengan bantuan pangan di tahun 2024, Presiden Joko Widodo telah menyetujui program bantuan pangan beras dan penanganan stunting yang akan diberikan selama 6 bulan, mulai dari Januari hingga Juni 2024.
Bantuan beras seberat 10 kg akan diberikan kepada 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara itu, bantuan untuk penanganan stunting akan diberikan kepada 1.446.089 Keluarga Risiko Stunting (KRS) berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Bantuan stunting ini mencapai Rp446,242 miliar per kuartal atau sekitar Rp892 miliar pada semester pertama tahun depan.
Pemerintah Indonesia dengan tekad kuat berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada masyarakat di tengah berbagai tantangan global yang ada.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ekonomi domestik akan tetap kuat dan masyarakat akan terlindungi dalam menghadapi periode yang penuh tantangan ini. (AD)
