MEDIA NUCA โ Dalam upaya mendukung pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1445 H yang jatuh pada bulan April dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali turut hadir dalam Rapat Kerja (Raker) yang diselenggarakan bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Komisi I DPR RI.
Rapat kerja yang berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis (21/03/2024), dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid.
Turut hadir dalam rapat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., C.S.F.A., Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Letjen TNI Rudianto, serta beberapa anggota Komisi I DPR RI.
Panglima TNI menjelaskan rencana pengerahan sejumlah 67.955 prajurit untuk pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024, dengan TNI Angkatan Laut menyediakan 4.900 prajurit serta mendukung penggunaan Kapal Republik Indonesia (KRI) sebagai sarana angkutan umum bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik.
โPada setiap tahunnya, Angkatan Laut telah membantu masyarakat dalam pelayanan pengangkutan mudik dari Jakarta ke Semarang dan Surabaya. Kami akan menyediakan 500 orang mudik gratis dengan membawa motor, dan tahun ini akan kita lakukan,โ ungkap Panglima TNI.
Lebih lanjut, Panglima TNI menyatakan bahwa TNI akan menyiapkan 133.416 personel untuk mendukung pengamanan Pilkada Serentak tahun 2024 di seluruh wilayah Indonesia.
โTNI siap membantu Polri dan pemerintah daerah dalam pengamanan Pilkada Serentak tahun 2024 dengan menyediakan pasukan dan alutsista sesuai kebutuhan,โ tambahnya.
Di akhir kegiatan, Komisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada jajaran TNI atas kesiapan mereka dalam mendukung pengamanan dan pelaksanaan Pilkada 2024, sehingga situasi dan kondisi dapat terjaga aman, tertib, dan lancar.
Komisi I DPR RI juga menekankan pentingnya pemantauan terhadap potensi kerawanan dan gangguan keamanan yang mungkin terjadi, serta upaya mitigasi terkait stabilitas harga bahan pokok, pengamanan pusat keramaian, kelancaran lalu lintas orang dan barang, penanggulangan kerusuhan antar kelompok pendukung, konflik berbau SARA dan politik identitas, serta potensi bencana hidrometeorologi di setiap provinsi.(AD)
