Oleh : Marsel N. Ahang SH. Ketua LBH. Nusa komodo Manggarai dan juga lawyer di kantor Hukum Advokat dan konsultan Hukum MNA SH, dan Rekan.
MEDIA NUCA โ Dalam beberapa pekan terakhir, publik di Manggarai diguncang oleh kabar dan kontroversi mengenai dugaan perselingkuhan yang melibatkan seorang Romo yang kita kenal sebagai Romo G.
Dalam konteks hukum, penting untuk mengingat prinsip asas praduga tak bersalah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu harus dianggap tidak bersalah sampai adanya bukti yang sah dan putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.
Sebagai ketua Lembaga Bantuan Hukum Nusa Komodo dan seorang pengacara, saya tidak bertujuan untuk membela atau menghakimi siapapun dalam kasus ini. Namun, saya ingin menegaskan pentingnya menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan tanpa memperkeruh suasana dengan gosip dan ujaran kebencian.
Prinsip asas praduga tak bersalah bukanlah semata-mata untuk kasus pidana, tetapi juga berlaku dalam hukum perdata dan tata usaha negara. Hal ini mencerminkan nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, di mana setiap individu memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai adanya bukti yang meyakinkan sebaliknya.
Dalam konteks hukum pidana, beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum. Ada lima alat bukti yang diakui sebagai bukti sah menurut KUHAP, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Namun, penggunaan alat bukti tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti, serta memperhatikan prinsip kebenaran yang bersumber dari akal dan rasionalitas.
Pada tahap awal penyelidikan, lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan harus memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan cermat dan adil, tanpa menyimpulkan seseorang sebagai tersangka secara sembarangan. Karena pada akhirnya, kebenaran adalah tentang kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan, yang didukung oleh bukti empiris yang kuat.
Dalam situasi seperti ini, penting bagi semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Sebaliknya, mari kita berupaya mencari jalan damai untuk menyelesaikan konflik, dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan mengutamakan kepentingan bersama.
Selain itu, perlu diingat bahwa setiap individu, termasuk oknum Romo G dan pihak yang terlibat dalam dugaan perselingkuhan, memiliki hak untuk dipresumsikan tidak bersalah dan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk tidak menghakimi secara prematur dan memberikan kesempatan bagi proses hukum untuk berjalan dengan baik.
Dalam menghadapi kasus yang sensitif seperti ini, komunikasi yang baik antara semua pihak terlibat sangatlah penting. Diperlukan upaya untuk mencapai pemahaman bersama dan menemukan solusi yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.
Saya berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan bijaksana dan adil, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia setiap individu yang terlibat.(AD)
