MEDIA NUCA โ Pemerintah Indonesia menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Reforma Agraria dengan tema โMenyongsong Indonesia Emas 2045 Melalui Pelaksanaan Reforma Agraria yang Inklusif dan Kolaboratifโ di Jakarta pada Selasa (31/10/2023).
Reforma Agraria telah menjadi salah satu kebijakan utama dalam upaya mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, serta mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Reforma Agraria adalah bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan target mencapai hingga 9 juta hektar yang meliputi penataan aset dan penataan akses.
Hingga Oktober 2023, sudah tercatat capaian Sertifikasi Hak Milik Tanah Transmigrasi seluas 140.590,72 hektar dan pendaftaran tanah mencapai 9.173.953 hektar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Reforma Agraria Nasional, mengungkapkan bahwa Reforma Agraria telah meningkatkan pendapatan per kapita penerima Reforma Agraria sebesar 20,02% pada tahun 2022.
Namun, ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
Pemerintah juga meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, yang memuat 4 terobosan kebijakan, termasuk penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), penyelesaian konflik agraria, penguatan kelembagaan Reforma Agraria, dan percepatan penataan aset dan akses.
Harapannya, peraturan ini akan mendorong pencapaian target Reforma Agraria terkait program sertifikasi tanah transmigrasi dan redistribusi tanah dari pelepasan Kawasan Hutan.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas integrasi data Reforma Agraria melalui pembentukan sistem Bhumi GTRA, yang berfungsi sebagai platform untuk mengintegrasikan kegiatan penataan aset dan akses.
Deklarasi Karimun yang diadopsi dalam GTRA Summit Karimun 2023 bertujuan untuk menyelesaikan legalisasi aset permukiman di atas air, konflik agraria pada aset BMN/BMD, pertanahan transmigrasi, dan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.
Menteri Airlangga berharap agar seluruh pihak, termasuk Gubernur, Bupati/Walikota, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah, berperan aktif dalam memastikan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Sebagai penghargaan, Provinsi Pelaksana Reforma Agraria Terbaik diberikan kepada Jawa Barat dalam empat kategori berbeda, termasuk Gugus Tugas Reforma Agraria Terbaik, Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan Terbaik, Penataan Akses Terbaik, dan Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Terbaik.
Jawa Barat juga meraih gelar juara umum dalam keempat kategori tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, hadir beberapa pejabat tinggi, termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Kepala Staf Presiden, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT, serta sejumlah Kepala Daerah. (AD)
