MEDIA NUCA – Presiden Jokowi memberi komentar terhadap aksi pencopotan baliho pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo – Mahfud MD dan atribut PDI perjuangan saat kunjungan kerja (kunker) Presiden ke Gianyar, Bali, kemarin (31/10/2023).
Presiden Jokowi mengaku telah mendapat informasi dari Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, perihal peristiwa tersebut hari ini saat kunker di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, Rabu (1/11).
“Iya, tadi memperoleh dari (Pj) Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang,” kata Presiden Jokowi.
Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi sekali lagi menegaskan agar aparatur sipil negara (ASN), TNI serta Polri bersikap netral pada Pemilu 2024.
“Jadi, ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral,” ujar Presiden Jokowi.
Namun, Jokowi mengimbau agar pemindahan beberapa atribut partai politik oleh pemerintah kabupaten/kota serta provinsi semacam itu, mesti melalui kemunikasi dengan pengurus partai di daerah bersangkutan untuk menghindati kesalahpahaman lebih luas dan provokasi.
“Semestinya pemerintah kabupaten/kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik,” tegas Jokowi.
Ditanya perihal indikasi keberpihakan ASN di balik aksi pencopotan dan pemindahan atribut partai di Bali tersebut, Jokowi enggan memberi jawaban tegas.
Jokowi hanya menekankan pentingnya melakukan komunikasi dengan pengurus partai di daerah.
“Artinya harus ada komunikasi, komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah supaya tidak terjadi miskomunikasi,” tandasnya.
“Setelah selesai kegiatan, alat sosialisasi baliho sudah terpasang kembali. Jadi, dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain kecuali kegiatan dapat berjalan dengan nyaman,” kata Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
Mahendra Jaya menegaskan bahwa pencopotan baliho dan bendera berunsur politik tidak hanya milik PDI Perjuangan, tetapi juga parpol lain.
