MEDIA NUCA โ Ketegangan politik yang meningkat selama berminggu-minggu telah berubah menjadi protes dan pertumpahan darah di Bangladesh, membuat negara itu gelisah menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan pada bulan Januari.
Beberapa pemimpin senior oposisi ditangkap Minggu lalu, sehari setelah unjuk rasa besar-besaran menentang pemerintah berubah menjadi kekerasan, yang mengakibatkan kematian sedikitnya dua pendukung oposisi.
Oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang sedang bangkit kembali meningkatkan protes yang menyerukan Perdana Menteri Sheikh Hasina untuk mengundurkan diri.
BNP dan sekutunya menginginkan pemerintahan sementara yang netral menjelang pemilihan umum, dengan alasan bahwa pemilu yang bebas dan adil tidak mungkin dilakukan di bawah pemerintahan Hasina. Pemerintah yang dipimpin oleh Liga Awami telah menolak tuntutan ini.
Unjuk rasa BNP di ibu kota Dhaka menarik puluhan ribu orang โ salah satu pertemuan terbesar yang terjadi di sana dalam satu dekade.
Namun keadaan segera berubah menjadi kekerasan.
Polisi menembakkan peluru karet dan gas air mata sementara pendukung oposisi melemparkan batu dan batu bata. Beberapa jalan di ibu kota dipenuhi granat suara yang meledak, selongsong gas air mata, dan pecahan kaca.
Kedua belah pihak saling menuduh yang memulai kekerasan.
โPendukung oposisi menyerang polisi, jurnalis, rumah sakit, ambulans dan rumah ketua hakim serta hakim lainnya, sehingga menimbulkan kekacauan,โ kata Menteri Luar Negeri AK Abdul Momen kepada BBC.
BNP mengatakan yang terjadi adalah sebaliknya.
โIni adalah unjuk rasa yang damai dan tanpa kekerasan, namun pemerintah bingung dengan banyaknya massa yang hadir. Jadi, mereka memutuskan untuk mengganggu pertemuan tersebut,โ kata pemimpin senior partai tersebut, Amir Khasru Mahmud Chowdhury, seperti dikutip BBC.
โAcara tersebut diserang dari dua sisi. Ini seperti zona perang. Jadi, kami harus menghentikan pertemuan publik kami di tengah jalan.โ
Liga Awami yang berkuasa menolak tuduhan bahwa pendukung mereka memprovokasi aktivis oposisi yang ikut serta dalam demonstrasi tersebut.
Blokade nasional selama tiga hari yang diserukan oleh BNP untuk memprotes tindakan polisi dimulai pada hari Selasa.
Para pengunjuk rasa membakar bus dan bentrok dengan pasukan keamanan di beberapa tempat. Polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan mereka. Dua aktivis oposisi tewas dalam bentrokan dengan polisi pada hari Selasa. Sebagian besar kendaraan menjauhi jalan raya karena takut akan terjadinya kekerasan.
Kerusuhan politik bukanlah hal yang jarang terjadi di Bangladesh. Selama bertahun-tahun partai-partai turun ke jalan untuk memaksakan tuntutan mereka, yang mengakibatkan penutupan pemerintahan, kekerasan, dan hilangnya nyawa.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, kesenjangan politik semakin melebar dan ketegangan semakin meningkat, dengan Liga Awami yang sudah memasuki dekade kedua masa jabatannya dan sedang mengincar masa jabatan lima tahun keempat berturut-turut. Kedua partai utama tidak berminat untuk berkompromi dan peluang dialog menjelang pemungutan suara nampaknya kecil.
Melawan Begum
Para pemimpin BNP yang ditangkap termasuk Sekretaris Jenderal Mirza Fakhrul Islam Alamgir yang telah memimpin partai tersebut sejak pemimpinnya, mantan perdana menteri Khaleda Zia, ditangkap dan dipenjarakan dalam kasus korupsi lima tahun lalu.
Dia sekarang berusia 78 tahun dan menjalani tahanan rumah yang efektif.
Hasina, 76 tahun, dan Zia, yang telah mendominasi politik Bangladesh selama lebih dari tiga dekade, adalah pewaris dinasti politik.
Keduanya adalah rival sengit โ yang secara lokal digambarkan sebagai โBegum yang bertarungโ. Begum mengacu pada seorang wanita Muslim berpangkat tinggi.
Hasina berkuasa untuk kedua kalinya pada bulan Januari 2009 dan sejak itu partainya telah memenangkan dua pemilu lagi, meskipun terdapat tuduhan adanya kecurangan yang meluas.
Kerusuhan politik menjelang pemilu terjadi pada saat negara ini sedang menghadapi kesulitan ekonomi, dimana sebagian besar pemilih berjuang untuk mengatasi meningkatnya biaya hidup, terutama kenaikan harga pangan. Inflasi sekitar 9,6% pada bulan September.
Cadangan devisa negara tersebut juga turun dari rekor $48 miliar (ยฃ39,49 miliar) pada Agustus 2021 menjadi sekitar $20 miliar saat ini โ tidak cukup untuk melakukan impor selama tiga bulan saja.
Bangladesh terpaksa menghubungi Dana Moneter Internasional (IMF) awal tahun ini untuk meminta bantuan.
Meskipun demonstrasi besar-besaran oposisi di Bangladesh bukanlah hal yang aneh, para analis mengatakan demonstrasi tersebut menarik banyak massa karena ketidakpuasan yang meluas terhadap kenaikan harga pangan.
โPerekonomian berada di ambang bencana dan masyarakat menderita. Itu sebabnya ratusan ribu orang bergabung dalam aksi unjuk rasa kami meskipun ada upaya dari Liga Awami untuk menghentikan mereka dengan membatalkan transportasi, melakukan penangkapan dan intimidasi,โ kata Chowdhury kepada AFP. BBC.
Namun Hasina, putri pendiri negara tersebut, Sheikh Mujibur Rahman, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara tersebut selama 15 tahun terakhir di bawah pemerintahannya.
Menekan Perbedaan Pendapat
Penangkapan Alamgir, bersama dengan ratusan pendukung oposisi, setelah unjuk rasa memicu kritik dari kelompok hak asasi manusia.
โPenindasan intensif terhadap para pemimpin partai oposisi dan pengunjuk rasa selama akhir pekan menandakan upaya untuk memberantas perbedaan pendapat di Bangladesh menjelang pemilihan umum pada bulan Januari,โ kata Amnesty International.
Kantor Komisaris Hak Asasi Manusia PBB mendesak pemerintah untuk menahan diri dan memastikan bahwa hak asasi manusia ditegakkan sepenuhnya bagi seluruh warga Bangladesh.
Pemerintah telah dituduh melakukan pelanggaran HAM secara besar-besaran.
Pendukung Partai Nasionalis Bangladesh berpartisipasi dalam protes menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina di Dhaka, Bangladesh, 28 Oktober 2023.Sumber gambar, EPA
BNP menuduh ratusan pendukungnya telah menjadi korban penghilangan paksa dan pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan oleh pasukan keamanan, beberapa di antaranya telah dijatuhi sanksi oleh AS atas tindakan mereka.
Pemerintah Bangladesh dengan tegas membantah tuduhan pelanggaran dan pembunuhan โ namun juga sangat membatasi kunjungan jurnalis asing yang ingin menyelidiki tuduhan tersebut.
โTentu saja, ada suasana ketakutan, terutama ketika menyampaikan perbedaan pendapat di forum digital mana pun karena pemerintah menggunakan Undang-Undang Keamanan Digital (DSA) yang kejam untuk memenjarakan orang,โ kata Shireen Huq, seorang aktivis hak-hak perempuan terkemuka, kepada BBC.
Kelompok hak asasi manusia mengatakan tindakan tersebut digunakan untuk membungkam kritik dan membungkam kebebasan berekspresi. Mereka mengatakan lebih dari seribu kasus pengadilan telah diajukan terhadap jurnalis, politisi, dan aktivis sejak undang-undang tersebut diberlakukan pada tahun 2018.
Menyusul penolakan yang meluas, termasuk dari PBB, pemerintah baru-baru ini mengganti DSA dengan Undang-Undang Keamanan Siber yang baru. Namun para aktivis mengatakan undang-undang baru ini masih menerapkan tindakan represif.
Ms Huq mengatakan dia tidak yakin pemerintah akan menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil pada bulan Januari.
Pihak oposisi juga menyatakan hal yang sama, itulah sebabnya mereka menuntut kembalinya pembentukan pemerintahan sementara yang netral menjelang pemungutan suara โ sebuah kebijakan yang dihapuskan oleh parlemen pada tahun 2011.
Menteri Luar Negeri Momen menolak seruan tersebut.
โTidak ada sejarah di negara mana pun yang menyatakan bahwa pemerintahan yang berkuasa akan mundur dan mengizinkan orang-orang non-terpilih untuk menjalankan pemerintahan. Kami percaya pada demokrasi, oleh karena itu tuntutan seperti itu tidak dapat diterima,โ katanya kepada BBC.
BNP mengancam akan memboikot pemilu bulan Januari jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Namun taktik ini tidak menguntungkan mereka di masa lalu.
Penolakan partai tersebut untuk ambil bagian dalam pemilu Desember 2014 membantu Liga Awami kembali menang telak.
Dengan sikap yang semakin keras, masyarakat Bangladesh melihat kemungkinan terjadinya kerusuhan politik yang berkepanjangan dan kemungkinan lebih besarnya kekerasan jalanan.
