MEDIA NUCA โ Rocky Gerung memberikan respons tajam terhadap Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR. Pidato tersebut menyoroti kekhawatiran atas hilangnya budaya kesantunan dalam masyarakat, yang dikhawatirkan semakin pudar oleh tersebarnya budaya caci maki.
Rocky, seorang mantan Dosen UI dan tokoh publik, memandang bahwa dalam posisi pejabat publik, risiko menerima kritik dan caci maki adalah hal yang wajar, bahkan diperlukan dalam demokrasi.
Dalam konteks tersebut, Rocky mengartikulasikan penggunaan bahasa kasar dan kritik pedas yang pernah ia sampaikan adalah bagian dari instrumen kritik yang sah dalam kerangka demokrasi.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi adalah alat yang harus dipertahankan dan diperlukan dalam mengkritik kebijakan pemerintah, dan menegaskan bahwa kritik tersebut seharusnya diarahkan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat publik, bukan serang pribadi.
Rocky juga menyoroti tanggapan Presiden Jokowi terhadap kritik yang dialamatkan padanya. Jokowi mengungkapkan bahwa ia menerima beragam kritik termasuk hinaan dan ejekan terhadap dirinya, tetapi ia mengkhawatirkan hilangnya budaya santun dan budi pekerti dalam masyarakat.
Jokowi merasa prihatin melihat bahwa kebebasan dan demokrasi disalahgunakan untuk menyebarkan kedengkian dan fitnah, yang mengancam nilai-nilai luhur bangsa.
Namun, Rocky mengajukan pandangan berbeda terkait hal ini. Ia menyatakan bahwa seorang pejabat publik seharusnya memahami bahwa risiko menerima kritik dan caci maki adalah bagian tak terpisahkan dari posisinya.
Menurutnya, seorang Presiden adalah โpetugas rakyatโ yang bertanggung jawab kepada rakyat dan karenanya harus bersedia menerima kritik sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Rocky menganggap bahwa sebagai warga negara, posisi moralnya lebih tinggi daripada Presiden, karena Presiden merupakan peminta suara yang harus menerima konsekuensi dari keputusan dan kebijakannya.
Dalam konteks ini, perdebatan antara Rocky dan Presiden Jokowi menggarisbawahi pertentangan pandangan terkait budaya kritik dalam demokrasi dan tanggung jawab seorang pejabat publik terhadap caci maki dan kritik yang mungkin diterimanya. Persoalan ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam memelihara budaya kesantunan dan budi pekerti yang luhur di tengah kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh masyarakat demokratis. (AD)
