MEDIA NUCA โ Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan dukungannya yang kuat terhadap target implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) yang akan diperluas di 32 pelabuhan laut dan 6 bandara pada tahun 2023.
Dalam acara โEra Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045โ di Jakarta pada Kamis (14/9/2023), Menko Airlangga menekankan pentingnya koordinasi yang efektif dari pejabat eselon 1 hingga level teknis dalam menjalankan program ini.
Evaluasi pelaksanaan NLE menunjukkan pencapaian yang positif, termasuk Single Submission Pabean Karantina (SSm QC) yang berhasil menghemat waktu hingga 22,37% dan mengurangi biaya sebesar 33,48%, setara dengan Rp191,32 miliar.
Kolaborasi antara Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengungkapkan bahwa biaya logistik nasional Indonesia untuk tahun 2022 adalah sekitar 14,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Perhitungan ini menjadi dasar bagi Pemerintah dalam merancang kebijakan perbaikan sistem logistik nasional yang akan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu, hasil perhitungan ini juga akan digunakan sebagai acuan oleh pelaku usaha dan investor dalam menilai daya saing ekonomi.
Menko Airlangga mendorong kolaborasi antar stakeholder untuk memperkuat sistem logistik dan rantai pasok nasional, baik dari segi integrasi sistem, infrastruktur, maupun sumber daya manusia. Dia juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah, bukan hanya di Pulau Jawa.
Dalam konferensi pers, Menko Airlangga mengungkapkan rencana Pemerintah untuk menggeser pusat gravitasi ekonomi agar tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Hal ini diharapkan akan meningkatkan utilisasi pelabuhan menjadi lebih dari 50%, membangun logistik di wilayah timur, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berimbang di seluruh Indonesia.
Dengan meningkatnya efisiensi logistik, investasi yang ditanam diharapkan akan memberikan hasil yang lebih baik, dan Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, sesuai dengan RPJPN 2025-2045.
Pemerintah juga menegaskan bahwa logistik merupakan salah satu faktor utama yang akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Ini sejalan dengan upaya untuk menurunkan Implemental Capital Output Ratio dari angka 7 menjadi 5, dengan fokus pada perbaikan sistem logistik.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Plt. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Dengan komitmen kuat Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional, diharapkan bahwa Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata di masa depan. (AD)
