MEDIA NUCA โ Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, secara tegas menyampaikan pandangannya terkait netralitas aparat penegak hukum, khususnya polisi, dalam Pemilu 2024.
Menurutnya, idealisasi netralitas polisi di lapangan hanyalah sebuah impian yang tidak terwujud dalam kenyataan.
Pernyataan tersebut disampaikan Benny saat rapat bersama Kepolisian RI di ruang rapat Komisi III DPR, Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/11/2023). Ia menekankan bahwa netralitas polisi dalam pemilu hanya sebatas konsep ideal, dan kenyataannya jauh dari harapan.
โNetralitas polisi dalam pemilu itu adalah sebuah utopia. Itu hanya ideal saja, nyatanya tidak,โ ujar Benny dengan tegas, seperti yang disiarkan TVOnne.
Benny juga memberikan contoh konkret terkait pelanggaran netralitas, mencatat bahwa beberapa anggota polisi terlibat dalam pemasangan baliho partai politik tertentu, yang bukan menjadi bagian dari tugas kepolisian.
โMohon maaf sekali Pak Kabaharkam [Fadil Imran], tidak bisa kita tutupi bahwa memang ada anggota yang kerjanya memasang baliho parpol tertentu. Menurut saya forum ini tidak boleh ditutup-tutupi ini,โ ungkap Benny, menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam menghadapi permasalahan tersebut.
Tidak hanya itu, Benny juga menyuarakan kebingungan terkait keheningan institusi kepolisian terhadap pelanggaran tersebut. Ia bertanya mengapa anggota polisi yang seharusnya menjaga netralitas justru terlibat dalam aktivitas yang seharusnya dihindari.
โTetapi pertanyaan publik kemudian kenapa institusi kepolisian diam. Jadi ada anggota polisi yang tugasnya membawa, memasang, mengamankan baliho parpol tertentu,โ tegasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini juga mengingatkan pada perlakuan tidak netral yang dialami partainya pada Pemilu sebelumnya. Ia menyoroti keheningan institusi polisi saat partainya mengalami insiden pembakaran oleh massa pada 2019.
โSementara ada juga partai kami, partai kami 2019 dibakar massa dan institusi polisi diam, ini kenyataan, Pak. Ini saya ungkapkan untuk menegaskan apa yang tadi saya sampaikan bahwa netralitas itu adalah sebuah utopia,โ ungkap Benny, menunjukkan bahwa realitas di lapangan tidak selalu mencerminkan harapan akan netralitas polisi.
Benny menegaskan bahwa dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat, institusi polisi seharusnya menjadi payung hukum yang melindungi semua pihak tanpa pandang bulu.
Namun, ironisnya, beberapa tindakan anggota polisi yang tidak netral menimbulkan keraguan terhadap integritas lembaga tersebut.
โPadahal dalam konteks kamtibmas tadi, pengamanan tadi, wajib institusi polisi jadi payung hukum. Semua parpol merasa aman karena ada polisi, bukan sebaliknya. Nah ini gugatan kita terhadap netralitas polisi dalam pemilu ini,โ pungkasnya, menyoroti kontradiksi antara ekspektasi keamanan yang diharapkan dari polisi dan realitas di lapangan. (AD)
