MEDIA NUCA โ Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pentingnya penggunaan mata uang lokal dalam transaksi Indonesia dengan negara mitra atau Local Currency Transaction (LCT) dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Transaksi Indonesia dengan Negara Mitra, yang berlangsung dalam rangkaian acara KTT ASEAN 2023 di Jakarta pada Selasa (5/9/2023).
Nota Kesepahaman ini, yang ditandatangani oleh sepuluh pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) di dalam negeri dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo, merupakan langkah konkret dalam memperkuat kerja sama dan koordinasi lintas sektor pemerintahan guna meningkatkan penggunaan atau pemanfaatan skema Local Currency Transaction (LCT).
Dengan kesepakatan ini, Indonesia berkomitmen untuk mendorong penggunaan LCT, yang sebelumnya dikenal sebagai Local Currency Settlement (LCS), sebagai instrumen penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal.
Menurut Menko Airlangga, Indonesia telah mengimplementasikan penggunaan LCT sejak tahun 2018 dengan Malaysia dan Thailand sebagai negara mitra, dan kemudian dengan Jepang dan Tiongkok pada tahun 2020 dan 2021.
Selain itu, telah ada kesepakatan dengan Singapura dan Korea Selatan dengan target implementasi pada tahun 2023 ini. Upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan penggunaan LCT dengan negara mitra juga mendapat apresiasi dari Menko Airlangga.
Data menunjukkan bahwa nilai transaksi dan jumlah pelaku LCT terus meningkat. Pada Januari hingga April 2023, transaksi LCT mencapai USD2.1 miliar, sementara pada tahun 2022 mencapai USD4.1 miliar atau 5 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan total transaksi pada 2020 sebesar USD797 juta. Jumlah pelaku LCT juga mencatat peningkatan signifikan, dari 101 nasabah pada tahun 2018 menjadi 2.064 nasabah per April 2023.
Penandatanganan Nota Kesepahaman ini juga sejalan dengan Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 dan menjadi salah satu Agenda Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Pembentukan ASEAN Task Force LCT dan ASEAN Framework LCT merupakan salah satu Priority Economic Deliverables (PED) pada Keketuaan ASEAN 2023, terutama pada pilar recovery and rebuilding.
Selain itu, Nota Kesepahaman ini menjadi dasar hukum pembentukan Satuan Tugas Nasional LCT sebagai langkah konkret kolaborasi nasional dalam mendorong penggunaan LCT. Satuan Tugas Nasional LCT akan berperan dalam mengkoordinasikan, merumuskan rekomendasi, serta sinergi kebijakan peningkatan penggunaan LCT dalam transaksi perdagangan dan investasi langsung, transaksi perbankan dan pasar keuangan, serta transaksi pembayaran antara Indonesia dengan negara mitra.
Menko Airlangga berharap melalui pembentukan Satuan Tugas Nasional LCT, pemanfaatan LCT akan semakin dipercepat, meningkatkan kesadaran, dan kesiapan bersama terhadap penggunaan LCT, terutama bagi pelaku usaha, dengan potensi manfaat yang signifikan terhadap penguatan ekonomi nasional.
Penandatanganan Nota Kesepahaman ini melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS. Dengan adanya kesepakatan ini, Indonesia meyakinkan komitmennya untuk memperkuat kerja sama regional dalam mendukung penguatan ekonomi nasional. (AD)
